Warga Bantaran Waduk Pluit Merasa Ditipu Jokowi

Share it:
Jakarta,(MediaTOR).-Sekitar 68 rumah milik warga yang terletak di Kebon Tebu, sisi barat bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, kembali ditertibkan Pemprov DKI belum lama ini. Padahal, sebelumnya warga sedikit tenang dengan statemen Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akan merelokasi warga waduk Pluit setelah rumah susun selesai dibangun 2-3 tahun lagi. Wargapun merasa ditipu Jokowi, karena tindakan Pemprov telah melanggar kesepakatan dengan pihak Komnas Ham beberapa waktu lalu. Petugas P2B Pemprov DKI datang bersama aparat berseragam TNI, Kepolisian, dan Satpol PP. Kedatangan mereka dengan membawa surat perintah pengosongan rumah selambat-lambatnya 3 hari dari sekarang kalau tidak dikosongkan akan segera dibongkar secara paksa, surat tersebut berisikan nama-nama pemilik rumah yang berada disekitar waduk. Surat peringatan tersebut oleh warga diragukan keabsahannya karena tanpa ada mediasi dengan warga sebelumnya. Warga mempertanyakan surat tersebut karena tidak sesuai dengan statement Gubernur, nama-nama yang tercantum dalam surat tersebut ada yang ganda dan bukan warga sekitar. Budi (60 tahun) selaku warga sekitar mengatakan “Padahal Pak Jokowi berbicara langsung akan merelokasi 2-3 tahun lagi setelah rusun siap, tetapi tiba-tiba datang surat seperti ini. Nama-nama yang tercantum dalam surat bukan warga sini, salah alamat,” ujarnya. Sementara itu, menurut Andri Ketua Gerakan Mahasiswa Indonesia mengatakan bahwa ada calo yang membuat resah warga. Ada calo yang menyatakan setelah jam 12 tidak ada lagi negosiasi tentang penggantian uang ganti rugi. Ironisnya, tindakan Pemprov DKI menggusur paksa warga, belum lama ini, bertolak belakang dengan hasil kesepakatan antara Gubernur DKI dengan Komnas HAM. Dalam kesepakatan dengan Komnas HAM, antara lain, Jokowi berjanji tidak akan melakukan penggusuran secara paksa dan akan menyiapkan pemukiman bagi warga yang terkena relokasi. Menurut salah satu warga, Daeng Cua (30 tahun) “Warga datang ke kantor kecamatan mempertanyakan nasib mereka tetapi tidak ada solusi untuk mereka, malah membuat mereka semakin putus asa. Sebagai warga negara, mereka butuh perlindungan dan solusi dari pihak pemerintah,” keluhnya. Kamis (22/13) lalu, sejak pukul 08.00, suasana di sisi barat Waduk Pluit sudah tegang. Ratusan aparat terpantau bersiaga di lokasi, bahkan beberapa membawa senjata pelontar gas air mata. Tak hanya aparat, sejumlah ambulans dan truk juga berada di lokasi. Tak ketinggalan backhoe untuk meratakan rumah-rumah. Pembongkaran ini terkait normalisasi Waduk Pluit. "Kita kerahkan kamtibnas dan kepolisian. Dari Satpol PP kurang lebih ada 500 personel, sementara dari kepolisian ada 200 orang," ujar Koordinator Normalisasi Pasca-Bencana Waduk Pluit Heryanto saat ditemui di lokasi penertiban. "Pukul 10.00 wib satpol PP yang dibantu polisi begerak untuk menggusur rumah warga.warga mengajak untuk bernegosiasi tetapi ternyata mereka diserang," tandas Rafin, aktivis gerakan mahasiswa Indonesia. "Warga kecewa penggusuran dilakukan secara paksa dan tidak manusiawi. Beberapa warga dipukul dan mengalami luka-luka serta salah satu warga diamankan. Padahal mereka mengajak bernegosiasi," jelas Rafin lagi. Kini, warga masih bingung akan nasib mereka selanjutnya. Karena belum mendapatkan tempat tinggal. Warga sudah mengadukan hal tersebut kepada PBHI dan Komnas HAM serta polda karena tindak kekerasan yang mereka terima saat penggusuran. Mereka juga berharap ada keadilan untuk mereka serta gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mau mempertanggung jawabkan statemennya dan memperhatikan nasib mereka. Kini masih ada ribuan rumah yg berdiri di pinggir waduk pluit yang belum direlokasi. Saat ini warga masih terlantar disekitar waduk.(MAULANA/HARDI)
Share it:

Metropolitan

Post A Comment:

0 comments: