Alma: Pemkot Beri Bantuan Hukum Enam Tersangka Penyimpangan BOS

Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Demi  kondusif Kota Bogor  yang sedang ramai menimpa dikalangan guru-guru Kota Bogor, maka dari itu Pemkot Bogor, melalui Kepala Hukum dan HAM Alma Wiranra akan mendampingi enam tersangka Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) atas dugaan penyimpangan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Yang disebutkan negara di rugikan Rp 17,1 miliar lebih.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2014 tentang pedoman dalam penanganan perkara di lingkungan Kemendagri dan Pemda," maka dari itu, Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor, Alma Wiranta Kamis (30/7/2020)

Menurutnya, dalam  pasal 14 disebutkan, Bagian Hukum dapat melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana, keterlibatan lima orang K3S,masih setatus ANS.


Disebutkan, dalam pasal 15 Permendagri 12/2014 menyatakan pendampingan hukum, berupa pemahaman hukum mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan yang di lakukan penyidik.

"Ketentuan hukum acara pidana, mengenai materi delik pidana yang disangkakan, pada enam tersangka K3S," ungkap Alma.

Guna dalam  pendampingan, perkara yang disebutkan Pemkot Bogor akan melakukan analisis terhadap permasalahan dana BOS yang disangkakan pada K3S di sekolah dalam penggunakan dana APBN.

"Dugaan tindak pidana korupsi, dan proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Kita akan menganalisis kasus. Berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah dan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jabar”,papar. Alma.

Penegakan hukum harus dijalani setiap tahapan. Lima dari enam tersangka kini masih berstatus ASN. Untuk itu, kami akan  melakukan kajian

"Pendampingan hukum dengan pengumpulan informasi  bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor agar tidak terjadi simpang siur terkait informasi yang sedang ramai beredar dimasyarakat," paparnya.

Namun demikian tutur Alma, tetap melalui mekanisme yang harus dijalankan berupa Standar Operating Prosedur (SOP), sebagai rujukan yang telah dilakukan. Tentunya berdasarkan dua alat bukti yang sah.

Alma menjelaskan, lima dari enam tersangka K3S telah dimohon unruk penangguhan penahanan dan Walikota Bogor sebagai penjamin pada Selasa, (28/7/2020).

"Untuk bahan pertimbangan Kepala Kejaksaan Negeri  sesuai kewenangan dalam penanganan kasus tersebut," Tandas Alma Wiranta. (Pa. Cik)
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments: