PEJABAT KEPALA DAERAH HARUS KONSISTEN DAN AMANAH DALAM MENJALANKAN ANGGARAN DENGAN BAIK DAN BENAR

Samarinda,(MediaTOR Online) - Dalam suasana efisiensi anggaran di Kalimantan Timur (Kaltim) yang  ditetapkan dan disyahkan oleh ketua DPRD Provinsi Kaltim Dr. H. Hasanudin Mas'ud seharusnya kepala pemerintahan daerah atau Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Kaltim Dr. H. Seno Aji dari 10 daerah kabupaten dan kota setiap pejabat kepala daerah harus konsisten dan amanah dalam menjalankan anggaran dengan baik dan benar. Sedangkan, tujuan dari efisiensi adalah Memaksimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan pemborosan yang tidak perlu. Meningkatkan kinerja suatu unit untuk mencapai hasil maksimal. Mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya.   

Sebagaimana efisiensi anggaran di Kalimantan Timur (Kaltim) diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan penyesuaian belanja daerah. Kebijakan ini menekankan efisiensi belanja rutin, memprioritaskan program unggulan (pendidikan, kesehatan, sosial) dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2027, serta menjaga belanja pegawai di bawah 30 persen sesuai UU No. 2 Tahun 2022. Berikut adalah poin-poin penting efisiensi anggaran Kaltim:

Pemicu Utama: Adanya penurunan signifikan pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Strategi Pemprov: Pemprov Kaltim melakukan rasionalisasi atau pemangkasan anggaran di sektor non-prioritas, seperti pengurangan drastis anggaran perjalanan dinas.

Keberlanjutan PPPK: Meski efisiensi ketat, pemerintah daerah berkomitmen tetap menjaga kelangsungan gaji dan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pemanfaatan Digital: Mendorong penerapan sistem digital dalam administrasi pemerintahan untuk menghemat biaya operasional, listrik, dan ATK.

Fokus Pendapatan: Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), contohnya dari pajak air permukaan, untuk mengatasi keterbatasan ruang fiskal.                    Berita terkait pengadaan mobil dinas gubernur Kaltim (Kalimantan Timur) senilai 8,5 milyar saat ini menjadi perbincangan dan sorotan publik karena diduga adanya praktek Nepotisme. Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Undang-Undang utama yang mengatur larangan nepotisme di Indonesia adalah UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). UU ini melarang pejabat publik menguntungkan keluarga/kroni di atas kepentingan negara, dengan sanksi pidana penjara 2-12 tahun dan denda Rp200 juta - Rp1 miliar (Pasal 22).  

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo  Jubir KPK mengatakan karena sektor pengadaan barang dan jasa sering kali menjadi salah satu area yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, dia mengatakan KPK mengingatkan agar jangan sampai kebutuhan riil adalah untuk a, namun Pemerintah Provinsi Kaltim kemudian membelanjakan anggaran untuk b.  Sebelumnya, Rudy Mas'ud disorot publik akibat pernyataannya bahwa pengadaan mobil dinas seharga Rp 8,5 miliar itu dilakukan demi menjaga marwah Kalimantan Timur. Selain itu, dia mengatakan bahwa pembelian mobil dengan spesifikasi itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).  Pada kesempatan berbeda, Ketua Komando Garuda Sakti Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Provinsi Kalimantan Timur Suryadi Nata menyampaikan pesan keras kepada para pejabat di negeri ini  khususnya di Kaltim " Pejabat jangan jadi penjahat dalam suasana efisiensi anggaran saat ini tegasnya.       Reporter: AB