Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Penanaman Jagung Serentak Kuartal III di Lahan Perhutanan Sosial Willum Polsek Jampangkulon
Daerah

Penanaman Jagung Serentak Kuartal III di Lahan Perhutanan Sosial Willum Polsek Jampangkulon

21.47.00
Share it:

Sukabumi,(MediaTOR Online) - Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pada hari Rabu, 09 Juli 2025 mulai jam 14.00 WIB bertempat di Kp. Wates RT 021/006 Desa Karang Anyar, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi telah dilaksanakan kegiatan penanaman jagung serentak kuartal III. Dan penanaman jagung dilaksanakan di lahan Perhutanan Sosial wilayah hukum Polsek Jampangkulon.

Sebagai bentuk dukungan dan sosialisasi kegiatan tersebut, Polsek Jampangkulon dan Koordinator BPP Kecamatan Jampangkulon melakukan pemasangan spanduk di salah satu lokasi lahan pertanian. Yang akan digunakan untuk penanaman jagung dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat dan memberikan semangat bersama dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan.







Turut hadir pada kegiatan penanaman jagung tersebut antara lain :  Kapolsek Jampangkulon Iptu Muhlis SIP MM, Koordinator BPP Kecamatan Jampangkulon Ibu Ucu Rohilah SPT MP, Kelapa Desa Karang Anyar Nandi Sunandi SY MM, anggota Polsek Jampangkulon. Sat Pol PP Kecamatan Jampangkulon, Karang Taruna Desa Karang Anyar serta Ketua Poktan Wates Kusuma Wijaya.

Acara kegiatan penanaman jagung selesai Pkl 15.30 berjalan dengan aman dan lancar. Penanaman jagung serentak ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian warga serta memperkuat kolaborasi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.(SU)

 

 

Tags: Daerah
Share it:
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)