Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Ekonomi SCI Desak Kementan Ungkap Merek dan Produsen Pengoplos Beras
Ekonomi

SCI Desak Kementan Ungkap Merek dan Produsen Pengoplos Beras

22.54.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation (SCI) mendesak Kementerian Pertanian untuk mengungkap seluruh merek, termasuk produsen yang telah melakukan praktek 'culas' dalam memproduksi dan distribusi beras.

Desakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban Pemerintah dalam memberikan informasi utuh, sekaligus memberikan kepercayaan terhadap perlindungan konsumen.

"Ini sangat urgen. Sebab, hal ini satu paket informasi produk produsen dipublikasikan sebagai hasil pengawasan Pemerintah," ujar Asmawi,HS, Koordinator Nasional Society Corruption Investigation (SCI) kepada Wartawan, Selasa malam.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap sejumlah temuan baru soal praktik 'culas' para produsen hingga pedagang yang telah memanipulasi harga hingga kemasan beras subsidi.

Amran mengatakan, mereka juga terbukti memanipulasi dan menjual beras tak mengikuti standar mutu ketentuan jenis beras yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan total jumlah 212 merek.

"Ada yang volumenya dikurangi,ada yang kualitasnya dikurangi.Harusnya dia beras curah, tapi ditulis Premium," ujarnya.

Praktik tersebut, kata Amran, terjadi selama bertahun-tahun dengan total kerugian negara Rp.2 Triliun pertahun. Dengan demikian, selama lima tahun negara dirugikan Rp.10 Triliun.

Catatan MediaTOR, seperti halnya di Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir, Sumsel terdapat sejumlah Industri pengolahan dan produsen beras berbagai merek. Belum diperoleh keterangan, apakah sejumlah produsen beras tersebut termasuk melakukan praktik 'culas' seperti yang dikatakan Mentan Amran. (Tim) 

Tags: Ekonomi
Share it:
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Ekonomi

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)