Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal AJB "Bahro" Resahkan Warga.
Hukum Dan Kriminal

AJB "Bahro" Resahkan Warga.

17.34.00
Share it:

Palabuhan Ratu,(MediaTOR Online) - Terungkapnya, AJB "bahro" AN Yani Kurniasari SE MSI blok  Otista no 504/2021 Kelurahan Palabuhan Ratu, Kecamatan Palabuhan ratu, Kabupaten Sukabumi seluas 200 m. Terungkap setelah Adanya pemagaran  dilakukan warga bernama Lukman.




Status tanah batas PLN yang dijual oleh Yani Kurniasari SE MSI kepada Aas, adalah tanah yang dimanfaatkan warga Otista untuk kegiatan sosial selama puluhan tahun.

"Saya kuasa Aas,  ditugaskan untuk pemagaran tanah yang dibeli dari Yani Kurniasari SE MSI." Kata Lukman, meyakini.

Tiba tiba hadirlah Endang Hendi Suasandi, kuasa Oktaviani Mandasari, menjelaskan,  bahwa status tanah seluas 200 meter yang terletak Kampung Otista RT 03/005 Kelurahan Palabuhan Ratu, Kecamatan Palabuhan Ratu  Kabupaten Sukabumi NOP SPPT. 32.04.100.011.010.09020. AJB no 504/2021 diduga kuat palsu.

"Saya tidak pernah menjual menandatangani AJB kepada siapapun termasuk menjual kepada Yani Kurniasari SE MSI." Jelas Endang Hendi Suasandi menirukan penjelasan Oktaviani Mandasari.

Diakuinya, oleh orang tua Oktaviani Mandasari yaitu ibu Sudarminah, bahwa tanah tersebut sudah di jual ke Julaeni Palabuhan Ratu." Jelasnya.

Dugaan perkeliruan diciptakan saat itu, Oktaviani Mandasari yang tinggal di Bekasi jl. Kemang sari 2, Graha Bukit Dago no 9 RT.2/11. Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi mengaku pernah kedatangan tiga orang tamu dari Palabuhan Ratu, diantaranya Dodo dan dua orang lagi tidak dikenal. Saat itu, minta tanda tangan dengan alasan buat sertifikat, hanya sekali tanda tangan, tiba tiba tandatangan saya jadi banyak, kata Oktaviani Mandasari, menjelaskan kepada kuasanya Endang Hendi Suasandi.

Pengamat sosial di lapangan, sepertinya kasus tanah batas PLN yang diklaim oleh Yani Kurniasari SE MSI harus diselesaikan, dan pihak PPAT harus turun tangan mengundang pihak pihak yang bersangkutan. Sebab terjadinya masalah tanah tersebut, setelah terbitnya AJB a/n Yani Kurniasari SE MSI, yang ditolak oleh Oktaviani Mandasari tidak pernah menjual. (Su)











Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)