Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Praktisi Hukum Mendesak APH Proaktif Usut Dugaan Penyimpangan Dana Desa Curup, Kecamatan Tanah Abang, Pali, Sumsel
Hukum Dan Kriminal

Praktisi Hukum Mendesak APH Proaktif Usut Dugaan Penyimpangan Dana Desa Curup, Kecamatan Tanah Abang, Pali, Sumsel

22.07.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Sejumlah Praktisi Hukum mendesak Aparat Penegak Hukum segera melakukan pengusutan dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa, Desa Curup, Kecamatan Tanah Abang, Pali, Sumsel.

"Aparat Penegak Hukum harus proaktif melakukan pengusutan dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa, Desa Curup tanpa menunggu Laporan dari masyarakat," ujar Siagian, salah seorang Praktisi Hukum kepada MediaTOR, Selasa malam. Siagian mengomentari Berita yang ditayangkan MediaTOR terkait dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa, Desa Curup yang diduga tidak tersentuh hukum.

Menurut Siagian, dalam tindak pidana Korupsi, Aparat Penegak Hukum bisa saja mengambil data dari Pemberitaan Media sebagai rujukan. Di Instansi Kepolisian, lanjut Siagian,bisa menggunakan model A. Seperti Berita yang ditayangkan MediaTOR, Selasa,(8/7).

“Jika ada oknum aparat yang terkesan tak tersentuh hukum, sebaiknya dilaporkan ke jenjang lebih tinggi lagi. Harus ditindaklanjuti, dapat dilaporkan ke Polda Sumsel atau ke Kejati agar mengusut kasus dugaan penyimpangan tersebut. Ada apa Polres dan Kejari setempat terkesan tutup mata,” ujar Antony Trianto SH, Direktur “Dragon Law Firm” sebuah firma hukum ibukota  yang juga putra Belitung tersebut menanggapi adanya oknum Kades yang terkesan tak tersentuh hukum di Kabupaten Pali, Sumsel tersebut.    

Meski sering kali penggunaan Dana Desa, Desa Curup, Kecamatan Tanah Abang, Pali yang diduga terjadi penyimpangan sering dipersoalkan, namun sampai saat ini tidak ada tanda-tanda oknum Kepala Desa Curup berurusan dengan hukum.

Persoalan penggunaan Dana Desa Curup, Kecamatan Tanah Abang, Pali yang begitu besar yang sering dipersoalkan beberapa kalangan, sepertinya angin lalu. Tak tersentuh Hukum.

Data yang diperoleh MediaTOR mengungkapkan, Tahun Anggaran 2023, Desa Curup, Kecamatan Tanah Abang, Pali mendapatkan dana Desa sebesar Rp.1.235.384.000, yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya, Pembangunan/rehab/peningkatan embung desa sebesar Rp.139.642.000. Namun, menurut keterangan Tokoh Masyarakat, diduga terjadi penyimpangan.

Pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp.263.415.000, diduga dikerjakan asal jadi. Pembangunan/rehab/peningkatan Balai Desa sebesar Rp.334.483.000, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB. Peningkatan ketahanan pangan tingkat desa sebesar Rp.219.150.000, dipertanyakan.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2024, Desa Curup menerima Dana Desa sebesar Rp.843.714.000, yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya, Pembangunan/rehab/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani sebesar Rp.168.742.600, diduga dikerjakan asal jadi. Pembangunan/rehab/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan sebesar Rp.138.381.000, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.

Begitu juga penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan pengusutan.

Sementara itu,Kepala Desa Curup saat dihubungi via pesan singkat What's Up tidak memberikan jawaban.( Tim )

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)