Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Sehari Dilantik, Anggota DPRD Way Kanan Dipolisikan Warga
Daerah

Sehari Dilantik, Anggota DPRD Way Kanan Dipolisikan Warga

00.17.00
Share it:

Way Kanan,(MediaTOR) – Apa yang dilakukan oleh oknum wakil eakyat yang satu ini nampaknya tak pantas ditiru. Baru sehari dilantik jadi anggota DPRD Kabupaten Way Kanan, oknum berinisial Dn ini sudah dilaporkan warganya sendiri. Ada 4 warga Kampung Negara Mulya, Kecamatan Negara Batin yaitu YD,SS, ST dan SK yang melapor ke Mapolres Way Kanan, Selasa, (20/08/19), lalu, dengan didampingi kuasa hukumnya Anton Heri SH.
   “Hari ini kami melaporkan Saudara Doni dkk yang telah melakukan penyerobotan dan pengerusakan tanah atas milik klien kami,”terang Anton.
   Tanah warga tersebut digusur menggunakan alat berat oleh orang suruhan Dn dkk. Dan saat dipertanyakan oleh warga tentang status hak kepemilikan lahan, terlapor berdalih tanah tersebut milik nenek moyangnya.
   “Lebih kurang 1 minggu yang lalu, sekelompok orang menggunakan alat berat yang mengaku sebagai anak buah terlapor. Dengan sengaja menggusur tanah berupa sawah milik warga,” jelasnya.
    Anton melanjutkan “Beliau (Dn) mengaku tanah tersebut adalah milik nenek moyangnya. Sedangkan menurut warga tanah tersebut adalah milik pribadi dengan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat. Sebagai penasihat hukum klien, saya sangat menyesalkan dugaan tindak pidana penyerobotan dan pengerusakan yang diduga dilakukan oleh saudara Dn AI,” Ujar Anton.
    Anton juga menambahkan, “Sebagai wakil rakyat mestinya beliau tidak melakukan hal demikian karena seyogyanya wakil rakyat adalah sebagai penyambung lidah dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Bukan sebaliknya malah menindas rakyat”.Tandas Anton.
    Peristiwa penyerobotan lahan ini terjadi sejak tahun 2013, namun kala itu warga tidak berani melaporkan karena mendapatkan intimidasi berupa ancaman dari orang suruhan Dn dkk.
   “Sejak tahun 2013, mas, lahan kami diserobot, namun kami takut untuk mengambil menggarap lahan tersebut. Dan selama tujuh tahun ini kami diam meski kami telah memiliki Sertifikat Tanah karena diancam dan ditakut-takuti oleh orangnya Pak Dn dkk”. Ujar YD, salah seorang pelapor.(MdTr/WKk.c)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)