Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Nasional Bupati Sukabumi Jadikan Desa Wisata Terwujud
Nasional

Bupati Sukabumi Jadikan Desa Wisata Terwujud

18.51.00
Share it:
Sukabumi,(MediaTOR Online) - Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyambut baik Progam Desa Wisata yang diinisiasi PT. Smelting dengan konsep "Balik Ka Bumi" sebagai wujud pemberdayaan potensi sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami saat melaunching Desa Wisata di Kantor Kecamatan Kadudampit, Sabtu (14/12/2019 ).
Konsep " balik ka bumi" berarti "kembali ke desa" atau yang memiliki arti luas (Back to Nature) kembali ke alam. Merupakan upaya pemberdayaan masyarakat sebagai komunitas mandiri dan berwawasan lingkungan.
Bupati Sukabumi mengajak PT. Smalting terus bekerjasma dengan Pemkab. Sukabumi untuk mewujudkan desa wisata dalam pemberdayaan dan  pelestarian alam demi kesejahteraan masyarakat. 
"Kami berharap kerjasama ini dapat berkelanjutan, tidak hanya dari sektor wisata saja tetapi dari pemberdayaan  potensi yang ada sebagai penunjang ekeonomi sehingga berdampak positip bagi masyarakat di Kabupaten Sukabumi," jelasnya.
Tak hanya pengembangan SDA, Bupati Sukabumi juga berharap ada perubahan paradigma berpikir khususnya dimasyarakat terkait pentingnya pelestarian alam dan lingkungan sehingga memiliki daya dukung yang besar pada kehidupan manusia.
"Kita harus mendorong program pelestarian alam, seperti Desa Wisata " balik ka Bumi" ini, karena Kab.Sukabumi memiliki potensi SDA yang melimpah,  yang artinya membuka lapangan kerja baru, mendorong berkembangnya ekonomi kreatif, dan masyarkaat yang mandiri".
Menurut Presiden Direktur PT Smelting Hirosi Kondo, wilayah Kadudampit memiliki potensi alam yang indah. Terdapat situs bersejarah museum Bartels dan menjadi sentra produk kerajinan tangan. Semua itu adalah potensi yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan desa wisata.
"Masyarakat dapat diarahkan untuk kembali ke desa sebagai komunitas mandiri yang berwawasan lingkungan. Sehingga ada harmonisasi antara Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia secara terpadu dan berkelanjutan". Ungkapnya.
Selain memanfaatkan potensi alam untuk membangun kesejahteraan berwawasan lingkungan,  PT. Smelting bekerjasama dengan Taman Safari Indonesia dalam program pelestarian Elang Jawa, diharapkan masyarakat bisa menjadi penjaga dan penyelamat bagi burung langka yang dilindungi tersebut.
Hadir mendampingi Bupati Sukabumi, Kadis Kominfo, Sekdis Pendidikan, Sekdis Pariwisata, Kabag HPA, camat Kadudampit, unsur TNI dan Polri serta undangan lainnya.
" Harapannya Masyarakat harus peduli terhadap kemajuan desa dan masyarakat bersinergi dengan pemdes sehingga desa wisata terwujud." ungkap Irsan ketua Umum Garuda.(Reporter: IRS)

Tags: Nasional
Share it:

Nasional

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)