Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah STTP Diserahkan Bupati di Ciracap Sukabumi
Daerah

STTP Diserahkan Bupati di Ciracap Sukabumi

19.27.00
Share it:
Sukabumi,( MediaTOr Online) - Bupati Sukabumi H.Marwan Hamami menyerahkan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) Latihan Dasar ( Latsar ) CPSN tahun 2019 di Lapangan Desa Purwaseda,  Kecamatan Ciracap, Kabupaten  Sukabumi, Senin (22/12/2019).
Kepala BKPSDM Ade Suryaman menjelaskan bahwa tahun 2019  BKPSDM telah melaksanakan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil bagi CPNS yang diangkat melalui formasi umum.
"Sebanyak 191 orang CPNS telah mengikuti Latsar yang dilaksanakan dalam 3 Gelombang atau 6 angkatan."tuturnya.
Lebih lanjut Ade Suryaman menerangkan rincian latsar yang telah dilaksanakan.
"Gelombang I , untuk Golongan II (dua ) angkatan I dan II dilaksanakan dari tanggal 12 Agustus s/d Tanggal 09 Oktober 2019, sebanyak 60 peserta , gelombang ke II , untuk Golongan III  dilaksanakan dari tanggal 10 September s/d  8 November 2019  dengan jumlah peserta 65 orang, sementara gelombang ke III , untuk Golongan III  dilaksanakan dari tanggal 14 Oktober s/d 14 Desember 2019  dengan jumalah peserta 66 orang".
Bupati Sukabumi dalam sambutannya mengatakan bahwa ASN dituntut memiliki pemikiran yang maju dan inovatif.
"Tentunya pemikiran Maju serta penuh terobosan sangat menentukan dalam mewujudkan Kab. Sukabumi yang lebih baik," tegasnya.
Untuk itu, tambah Bupati, para CPNS yang sudah lulus bisa mengimplementasikan ilmu dan pemgalamannya dalam percepatan pembangunan di Sukabumi.
"Penempatan CPNS harus disesuaikan dengan disiplin ilmunya sehingga bisa mengaktualisasikannya dimanapun tempat mengabdi," ungkapnya.
H. Marwan Hamami  juga menghimbau ASN harus bisa beradaptasi dengan era industri 4.0, sehingga tak ketinggalan perkembangan global berbasis teknologi informasi.
" terus upgrade kapasitas diri untuk menyesuaikan dengan tuntutan kompetisi global, ikuti perkembangan teknologi yang terus berubah secara dinamis, dan manfaatkan itu untuk sebesar besarnya kemanfaatan bagi masyarakat,"tuturnya.
Hadir pada acara tersebut Para Kepala Perangakat Daerah, Anggota DPRD Kab.Sukabumi, Camat Ciracap dan undangan lainnya.(Reporter: IRS)


Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)