Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah H.M.Kamaludin Zein dan Budi Arkah Direksi PAM Tirta Jaya Mandiri Dilantik Bupati Sukabumi
Daerah

H.M.Kamaludin Zein dan Budi Arkah Direksi PAM Tirta Jaya Mandiri Dilantik Bupati Sukabumi

17.19.00
Share it:
Sukabumi,(MediaTOR Online) - H. Mohammad Kamaludin Zein selaku Direktur Utama, Budiarkah selaku Direktur Umum dan Keuangan pada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri periode 2020-2025 dan Wibowo Hadikusuma selaku Direktur Umum dan Fungsi Kepatuhan Perumda Bank Perkreditan Sukabumi Periode 2020-2025 di Lantik oleh Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami di Pendopo, Selasa (7/1/20).
Pelantikan ini merupakan pengangkatan kembali atas jabatan yang telah diamanatkan pada periode sebelumnya.
"Kepercayaan dan kehormatan yang telah kami berikan kepada saudara, pertanggung-jawabkan, abdikan semua pikiran, waktu dan tenaga saudara untuk kemajuan perusahaan, kami berharap dengan dilantiknya kembali saudara akan meningkatkan kinerja perusahaan menuju tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance," jelas Bupati.
H. Marwan Hamami menekankan penguatan Manajerial dalam menghadapai dinamika dan tantangan BUMD  ke depan.

"Pertama, adanya komitmen bersama untuk mendorong BUMD dalam peningkatan pelayanan public, Kedua, pengurus BUMD harus diisi oleh SDM yang kompeten. Ketiga, melakukan penguatan permodalan yang efektif dan keempat, perangkat daerah terkait diharapkan mampu meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada BUMD," ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menekankan fungsi kolaborasi antara dewan pengawas dengan direksi untuk mencapai tujuan perusahaan secara optimal.
"Kerjasama dan saling menghargai dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing, menjadi modal penting dalam iklim organisasi dalam mewujudkan performa terbaikknya untuk mencapai tujuan.
Akhirnya, Bupati berharap melalui kepemimpinan yang baru di lantik bisa membawa BUMD menjadi media pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat.
Hadir pada kesempatan yang tersebut Wakil Bupati Sukabumi H.Adjo Sardjono, Kepala BKPSDM, Plt Asisten Sekda II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Jajaran Direksi Perumda Tirta Jaya Mandiri, serta jajaran Direksi Perumda BPR Kabupaten Sukabumi, serta Tamu undangan lainnya.(Reporter: IRS)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)