Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal SCI Desak Kejaksaan Tinggi Sumsel Usut Dugaan Penyimpangan Dana Desa Sukarami
Hukum Dan Kriminal

SCI Desak Kejaksaan Tinggi Sumsel Usut Dugaan Penyimpangan Dana Desa Sukarami

17.44.00
Share it:



Indralaya,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation (SCI) mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk segera mengusut dugaan penyimpangan Penggunaan Dana Desa di Desa Sukarami, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang diduga merugikan negara ratusan juta rupiah.
    Korwil Sumsel Society Corruption Investigation (SCI), Adi Candra mengungkapkan, Tahun Anggaran 2019 Desa Sukarami, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan mendapatkan kucuran  dana sekitar satu milyar seratus juta rupiah yang diperuntukkan pembangunan infrastruktur dan dana  modal usaha Bumdes. Untuk pembangunan infrastruktur dialokasikan pembangunan jalan berupa jalan rambatan beton, tanpa besi, sepanjang1000 meter dengan lebar 1,2 meter dengan alokasi dana sekitar delapan ratus lima juta rupiah. Namun kenyataannya berdasarkan investigasi yang dilakukan Tim SCI, jalan tersebut hanya dikerjakan 300 meter saja. Sedangkan dana Bumdes dibelanjakan untuk pembelian seperangkat alat Organ tunggal dengan dana sekitar dua ratus lima puluh juta rupiah. Ini sangat aneh, kok dana Bumdes dibelanjakan seperangkat organ tunggal. Semestinya, dana tersebut digunakan untuk usaha ekonomi produktif.
   Menurut Adi, dugaan penyimpangan ini telah diketahui Kepala Dinas PMD Ogan Ilir. Terkait itu, pihak PMD bersama Inspektorat Ogan Ilir telah melakukan pemeriksaan, namun hasil temuan diduga mengendap. Mestinya, bila ada temuan penyimpangan, pihak Inspektorat merekomendasikan kepada Instansi Penegak Hukum untuk melakukan penyidikan. Akibat dugaan penyimpangan itu, negara dirugikan ratusan juta rupiah.
    Dalam waktu dekat, kata Adi, pihaknya akan melaporkan dugaan penyimpangan Dana Desa di Desa Sukarami, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir ke Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk dilakukan pengusutan.
    Sebagai catatan MediaTOR, SCI adalah Lembaga Anti Korupsi yang pernah mendapatkan penghargaan dari KPK.(rd)
Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)