Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Orang Tua Siswa SDN Layungsari 1 Kota Bogor Berharap Uang Infaq Rajaban Segera Dikembalikan Sekolah
Pendidikan

Orang Tua Siswa SDN Layungsari 1 Kota Bogor Berharap Uang Infaq Rajaban Segera Dikembalikan Sekolah

13.24.00
Share it:

Kadisdik Kota Bogor Fahrudin MPd

Bogor,(MediaTOR Online) - Orangtua siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Layungsari 1 Kota Bogor, berharap, uang infaq rajaban yang dipungut oleh sekolah segera dikembalikan. Soalnya, kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan akibat pandemi Covid 19.

"Kalau kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan, cepat-cepat dong uang sebesar Rp20 ribu per siswa dikembalikan ke orangtua siswa. Apalagi, saat sekarang ini, duit segitu sangat berguna bagi kami. Jangan nunggu diminta," ujar beberapa orangtua siswa Kelas 1 dan Kelas 5 yang minta namanya tidak ditulis.

Menurut orangtua murid, jumlah siswa di SDN Layungsari 1 mulai dari kelas 1 hingga Kelas 6 berjumlah sekitar 380 orang. Sedangkan uang infaq untuk rajaban itu dipungut oleh masing-masing guru kelas.

"Apa benar atau tidak, kami dapat khabar duit infaq untuk rajaban tersebut nantinya akan dialihkan untuk membangun gapura sekolah. Tapi, tanya aja langsung ke kepala sekolah," ujar mereka.

Kepala SDN Layungsari 1, Selamat ketika dikonfirmasi, Senin kemarin membenarkan adanya sejumlah uang hasil infaq dari peserta didik untuk kegiatan rajaban.

"Saya siap memberikan penjelasan sejelas-jelasnya uang infaq Rajaban tersebut. KS (kepala sekolah) nggak pegang dan masih utuh di orang tua murid," katanya

Ketika ditanya, kapan uang infaq Rajaban itu akan dikembalikan, Selamat menyatakan, itu terserah yang megangnya saja. Panitia orangtua murid. "Yang megang uang infaq Rajaban itu, bukan saya," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik). Kota Bogor, Fahrudin  akan mentugaskan Kepala Bidang Pendidikan SD, untuk konfirmasi.  "Makasih infonya lai," tulis Kadisdik melalui WhatsApp yang dikirim ke wartawan. (Pa. Cik)
Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)