Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal 200 Juta Rupiah Disiapkan untuk Eksekusi Korban, Akhirnya 12 Pelaku di Gulung
Hukum Dan Kriminal

200 Juta Rupiah Disiapkan untuk Eksekusi Korban, Akhirnya 12 Pelaku di Gulung

21.28.00
Share it:


Jakarta,(MediaTOR Online) -Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengungkapkan keberhasilan atas kerja Subdit Resmob Diterskrimum PMJ  dan Kapolres Jakarta Utara atas kasus pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api atas pengusaha PT Dwi Putra Tirta Jaya.

Kapolda Nana didampingi Kabib Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri yunus, Dirkimum Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat dan Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Djarwoko, mengamankan 12 tersangka, Senin (24/8/2020).

Nana menjelaskan, peristiwa berawal dari rasa sakit hati yang berinisial NL, seorang perempuan yang bekerja sebagai karyawawati di bagian keuangan perusahaan PT. Dwi Putra Tirta Jaya.

Tersangka sering dimarahi dan diajak untuk bersetubuh oleh korban Sugianto. Tersangka bekerja sejak tahun 2012 yang mengurus untuk pembayaran pajak perusahaan, jelasnya.

Lanjut Nana, NL pernah tidak membayarkan semua pajak ke kantor pajak

Sehingga korban tahu dan akan melaporkan ke Polisi. Dalam kondisi rasa takut akhirnya NL melaporkan hal ini kepada suami sirihnya R alias MM, lantas berencana  membunuh korban. Ini terjadi pada tanggal 13 Agustus 2020 di Depan Ruko Royal Gading Square, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, urainya.

Sementara lanjut dia, kepemilikan senjata api inisial AJ, untuk mengeksekusi korban DM alias M. Untuk dapat terlaksananya pembunuhan ini, NL menyiapkan uang sebayak Rp 200.000.000 dengan pembayaran 100 juta via transfer dan 100 juta tunai. Para tersangka ini hanya ingin balas budi terhadap NL, lantaran mereka bekas murid dari orang tua NL yang semua berasal dari Lampung

Pasal yang menjerat tersangka yaitu : Pasal 340 KUHP, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pasal 338 KUHP dengan pidana 15 tahun penjara pasa1 ayat (1) UU Darurat RIBi 12 tahun 1951 dengan hukuman setingginya 20 tahun, tegasnya (Wan/Hrs)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)