Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Kepala Desa Pengasinan Terapkan Protokol Kesehatan dalam Pelayanan
Bodetabek

Kepala Desa Pengasinan Terapkan Protokol Kesehatan dalam Pelayanan

08.19.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) - Mengingat Kecamatan Gunung Sindur berstatus Zona Merah, pihak Pemerintahan Desa Pengasinan mewajibkan staff menggunakan masker dan selalu menjaga jarak dalam pelayanan dan masyarakat desa yang mengurus pelayanan diwajibkan  memakai masker dan mencuci tangan di wastafel yang sudah di sediakan, jelas O. Suryadi SSos Kepala Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Sosialisasi lainnya guna memutus mata rantai penyebaran virus corona, pihak Desa membuat surat himbauan kepada masyarakat gerakan 3 M, mencuci tangan, menggunakan masker dan selalu menjaga jarak tentunya menjaga kesehatan masing -masing. Jika tidak penting sekali tidak bepergian, lebih baik diam di rumah, ujarnya. Bantuan Sosial dari berbagai sumber, Alhamdulillah sangat membantu warga Desa Pengasinan. Total KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sekitar  789 Kepala Keluarga termasuk bantuan PKH dan BPNT, tersalurkan di 7 RW dan 38 RT, jelas Suryadi. Insya Allah Bantuan Sosial  ini tepat sasaran, pembagian masker juga sudah terlaksana, sebanyak 5000 masker dibagikan kepada warga Desa Pengasinan imbuhnya. 

Suryadi juga mengatakan, Program  Padat Karya Tunai (PKT) dilaksanakan dalam pembangunan infrastuktur jalan desa di Kampung Jeletreng RT 5 RW 4. Saat pencairan anggaran Dana Desa termin awal sebelum wabah corona, sisa anggaran dana desa selanjutnya dialokasikan untuk penanganan Covid -19 sesuai Instruksi Presiden dan Kemendes, pungkasnya. (Reny)  

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)