Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek KAMPOENG KURMA JASINGA SEDIAKAN 500 KAVLING SIAP TANAM BAGI KONSUMEN
Bodetabek

KAMPOENG KURMA JASINGA SEDIAKAN 500 KAVLING SIAP TANAM BAGI KONSUMEN

15.12.00
Share it:
Bogor,(MediaTOR Online) - Tim Legal Aset PT Kampoeng Kurma Jasinga Bunda Lilis Ariani Dalimunthe mengatakan, upaya Managemen Kampoeng Kurma (MKK) untuk segera menyelesaikan masalah para konsumen yang telah berjalan sekitsr 50 persen atau sedikitnya 230 kavling sudah diserahkan kepada para konsumen. 

"PT Kampung Koerma Jasinga sudah menyiapkan 500 kavling, dari 230 kavling yang telah dibuatkan Akte Jual Belinya, dan sisanya dalam proses penyelesaian masuk dalam tahap ke 3, berupa pematangan lahan," kata Lilis di kantornya Selasa, (24/11/2020)

Menurutnya, PT Kampoeng Kurma Jasinga, memiliki lahan di dua lokasi, diantaranya di kampung Koleang Kecamatan Jasinga. seluas 37 hektar dan Desa Setu Jasinga seluas 20 hektar. 

"MKK untuk kawasan kampung Koleang, sedang diproses berupa pengukuran dan persiapan draf AJB untuk segera di serahkan kepada para konsumen," kata bunda Lilis.

Bunda Lilis menegaskan, pihaknya merasa optimis persoalan Kampoeng Kurma Jasinga dapat segera diselesaikan secepatnya dan diserahkan pada konsumen.

Dia menjelaskan, Kampoeng Kurma terdiri dari tujuh perusahaan dan manajemen pengolalaan pun berbeda. "Setiap perusahaan berbeda beda pengelolanya. Untuk PT Kampoeng Kurma Jasinga pada prinsipnya tidak ada masalah. Tim Legal Aset optimis penyerahan hak hak para konsumen dapat dipenuhi secepat mungkin," tegas Bunda Lilis.

"Namun demikian, saya sangat menghargai sikap pihak kepolisian dalam menanggapi masalah kampoeng kurma ini. Semoga pihak kepolisian bisa lebih bijak dalam menyelamatkan hak para konsumen, yang sudah diderita selama tiga tahun ini," paparnya.  (pa cik/Arifin)
Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)