Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah DPW KPK Tipikor Jabar Bantu Korban Longsor Hanjuang, Sumedang
Daerah

DPW KPK Tipikor Jabar Bantu Korban Longsor Hanjuang, Sumedang

09.28.00
Share it:
Bandung,(MediaTOR Online) - Rabu, 13/1/2021, DPW Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (KPK Tipikor) Jawa Barat mengadakan kegiatan bakti sosial di wilayah yang terkena longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat diterjang bencana longsor pada Senin 9 Januari 2021.

"Bantuan tersebut berupa sembako, susu, air mineral, diaper dan pakaian layak pakai," ujar Ketua Umum DPW KPK Tipikor Jabar, Heri Sismoro kepada MediaTOR Online di ruang kerjanya kemarin.

Dijelaskan, DPW KPK Tipikor Jabar merasa terpanggil dengan kejadian musibah yang terjadi di Desa Cihanjuang, belum lama ini.

“Hari ini, kami mendistribusikan bantuan sembako seperti beras, ikan kaleng, susu, gula pasir, mie instan, kepada masyarakat terdampak longsor yang tinggal di pengungsian, dan sejumlah masyarakat terdampak banjir,” katanya.

Menurutnya, bantuan sembako yang didistribusikan itu untuk memenuhi kebutuhan pangan warga yang terdampak bencana, dan sebagai bukti jika DPW KPK Tipikor Jabar selalu hadir di tengah masyarakat.

“Ini bentuk kepedulian kami. Bantuan pangan ini mudah-mudahan dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana,” imbuh Ir Yanti Erawati, Bendahara Umum DPW KPK Tipikor Jabar.(ah)
 
Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)