Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan SMAN 4 KOTA BOGOR TAATI ATURANPROTOKOL KESEHATAN MEMERANGI COVID 19
Pendidikan

SMAN 4 KOTA BOGOR TAATI ATURANPROTOKOL KESEHATAN MEMERANGI COVID 19

13.51.00
Share it:
Bogor,(MediaTOR Online) - Masa Pandemi covid 19 yang semakin meningkat ,di wilayah bogor ,SMAN 4 KOTA BOGOR yang terletak di Kecamatan Bogor Selatan, sangat ketat memberlakukan prokes ,dari pintu depan masuk sampe ke belakang di penuhi tempat cuci tangan dan sabun. 

Humas SMAN 4 KOTA BOGOR ,H.Mamat saat di temui wartawan MediaTOR menjelaskan "Betapa pentingnya kesehatan,maka disaat pandemi kita smua benar benar melaksanakan anjuran pemerintah dalam prokes,smua staf dan tamu yang masuk di tes suhu.termasuk saya.dan cuci tangan.tak lupa masker harus di pake. Akhir Desember 2020 saat orang tua siswa ambil raport pun harus pake masker,kebetulan bawa anak kecil dan tak pake masker ,kita sediakan ,kita pinjamin.dan kita selalu mengingatkan ke orang tua siswa ,untuk selalu jaga kesehatan dan 3 M. "Ujar H.Mamat ke mediator (3/2/21) ,meskipun pembelajaran daring ,lebih lanjut Humas menjelaskan "Alhamdulilah kita tak ada kesulitan dalam darling ,sebab siswa siswi di sini selalu kompak satu sama yang lainnya.dan apa bila ada kesulitan cepat cepat diskusi .apa yang menjadikan kendala,kita berdoa semoga pandemi cepat berakhir,Amiin"ujar humas. Foto di atas H.Mamat selaku Humas SMAN 4 KOTA BOGOR(Sugeng)
Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)