Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Vaksinasi Tahap II Kota Bogor"Resmi Dibuka"Walikota
Bodetabek

Vaksinasi Tahap II Kota Bogor"Resmi Dibuka"Walikota

12.32.00
Share it:
Bogor,(MediaTOR Online) - Ruangan Puri Begawan yang terletak di Padjajaran Kota Bogor dipenuhi masyarakat kota hujan, yang menunggu antrian mendapat vaksinasi tahap II berdasarkan urutan nomer antrian. Sebelum acara dimulai Walikota Bogor Bima Arya membuka dengan kata sambutan, Senin, (8/3/2021). Vaksinasi tahap II dilaksanakan bulan Maret sampau bulan April 2021. 
Para pendidik, Asn , dari guru, staf, SMAN dan SMKN di Kota Bogor mendapat kesempatan vaksinasi tahap II. Target yang divaksin tiap hari 1600 orang yang sebelumnya didaftar Ketua MKKS .
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Sri Nowo Retno ,kepada awak media "kami mentargetkan sehari 1600 orang untuk di vaksin sehingga dalam 1 bulan bisa rampung "ujarnya Sri (8/3/2021)
Lebih lanjut kadisdinkes kota bogor menjelaskan ,"kami menerima 34.785 vial vaksin dan yang sudah disuntikkan 6.6691 vial ,yah sudah 19 persen "ungkap Sri ke awak media. Pendaftar yang berhasil diinput data Dinkes sebanyak 48.267 orang. 
Sasaran vaksin meliputi :Asn, pelayanan publik, pendidik. Bagaimana reaksi setelah di vaksin? wartawan MediaTOR berhasil mewawancarai staf SMAN 4 Kota Bogor dan menanyakan 1 jam setelah divaksin "Tangan pegal-pegal pak.dan langsung mau pulang," ujar staf SMAN 4 Kota Bogor. Senin, (8/3/2021).
Di SMK Bhakti Insani, Kepsek Budiyono saat ditemui dan di wawancarai mengatakan "Kami tidak di vaksin, karena saat mengisi formulir dan menyerahkan formulir ke MKKS, sudah ditutup." ujar Kepsek Budiyono (8/3/2021) .
Ada apa SMK swasta tak dapat kesempatan Vaksin? Hingga berita ini diturunkan Ketua MKKS belum bisa dikonfirmasi. (Sugeng)
Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)