Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Dana Bos SMPN 1 Cikarang Timur Patut Dipertanyakan
Pendidikan

Dana Bos SMPN 1 Cikarang Timur Patut Dipertanyakan

04.47.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Sekolah manapun dan dalam tingkatan apapun, seperti SD, SMP, dan SMA/SMK penerima bantuan negara berupa dana Bos Pusat, terutama sekolah negeri milik negara sangat wajib diawasi bersama terkait kejujuran pihak sekolah dalam realisasi anggaran tahunan itu. Sebab dana Bos dikucurkan Pemerintah sejak tahun 2005 bertujuan untuk membantu siswa demi keadilan dan kesamaan hak dalam mengnyam pendidikan di semua jenjang.

Kurang terawat

Mengingat hal tersebut dan sesuai anjuran Menteri Keuangan agar dana Bos Pusat diawasi bersama oleh masyarakat. 

Seperti yang terjadi di SMPN 1 Cikarang Timur patut jadi sorotan, sebab sekolah yang dipimpin Ade Irod Marzuki ini tengah disorot terkait penggunaan dana Bos tahun anggaran 2020 lalu yang realisasinya dinilai berlebihan dan patut dipertanyakan. Seperti biaya PPDB tahun ajaran 2020/2021 menghabiskan lebih  Rp 70 juta rupiah dan pengembangan perpustakaan lebih Rp 130 juta rupiah. Patut dipertanyakan bagaimana item kegiatannya dan bukti material dan non materaldalam pengadaan barang dan jasanya.

Ketika hal ini dan masih ada item lainnya, ketika mau dikonfirmasi, Ade selaku Kepala Sekolah dan Kuasac Pengguna Anggaran susah dihubungi dan WAnya juga tidakaktif.

Untuk itu Ketua LSM KMPI akan membuat surat laporan ke Inspektorat agar dana BosSBMPN 1 Cikarang Timur kayak diaudit ulang, ujar G Sitanggang di kantornya. Saat survey ke sekolah inisal terlihat adanya transparansi anggaran dari tmahun ke tahun... (Purba/G S)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)