Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Aktivis Desak BAN PT Teliti Re Akreditasi Prodi Teknik Sipil Magister Universitas Bina Darma Palembang
Pendidikan

Aktivis Desak BAN PT Teliti Re Akreditasi Prodi Teknik Sipil Magister Universitas Bina Darma Palembang

11.46.00
Share it:


Jakarta,(MediaTOR Online) - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Anti Korupsi mendesak Kepala Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) untuk meneliti dan mengkaji secara cermat pengajuan Re Akreditasi Program Studi Teknik Sipil Magister Universitas Bina Darma Palembang. Sebelumnya BAN PT mencabut Akreditasi Teknik Sipil Magister UBD karena tidak memenuhi persyaratan.

    Menurut Aktivis Gerakan Indonesia Anti Korupsi, Asmawi HS, Rektor universitas Bina Darma Palembang telah mengajukan Re Akreditasi Program Studi Teknik Sipil Magister ke BAN PT dengan mengajukan lima dosen tetap, masing masing; Ahmad Syarifudin, Nurly Gofar, Firdaus, Defrizon dan Alfrendo Satyanaga. Dari lima orang tersebut menurut informasi yang diterima, tiga orang diantaranya mempunyai pekerjaan tetap yaitu, Alfrendo Satyanaga bekerja di Nangyang Teknologi University Singapura (NTU), Defrizon bekerja di Eropa sedangkan Nurly Gofar sebagai konsultan PU. Pertanyaannya adalah, apakah Dosen tetap diperbolehkan merangkap Jabatan.

     Untuk itu, kata Asmawi, Gerakan Indonesia Anti Korupsi mendesak Kepala BAN PT untuk meneliti dan mengkaji secara cermat dosen tetap yang diajukan Rektor Universitas Bina Darma Palembang. Sebab hal ini menjadi syarat utama dalam hal Akreditasi Perguruan Tinggi.

      Sebelumnya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) mencabut status Akreditasi Universitas Bina Darma Palembang. Hal tersebut tertuang dalam surat keputusan nomor 6044/BAN-PT/Ak-TMSP/VI/2021. Dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan, pencabutan tersebut karena program Magister Teknil Sipil UBD tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi. Atas dikeluarkannya SK tersebut maka keputusan BANPT nomor 6832/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/XI/2020 mengenai peringkat Magister UBD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Surat Keputusan tersebut ditetapkan dan berlaku sejak 2 Juni 2021. Dengan begitu, saat ini Program Study yang dimaksud untuk sementara tidak memiliki akreditasi.

    "Kami berharap, Kepala BAN PT benar benar menjalankan tugasnya dengan sebenar benarnya, demi menjaga marwah pendidikan yang bermartabat," ujar Asmawi.(rd)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)