Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Ekonomi Pakar Minta Pemerintah Hati-hati Ambil Kebijakan Terkait Sengketa Saham PT ANI
Ekonomi

Pakar Minta Pemerintah Hati-hati Ambil Kebijakan Terkait Sengketa Saham PT ANI

19.11.00
Share it:

Jakarta, (MediaTOR Online) -bPemerintah atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait sengketa kepemilikan saham di PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) yang kini bermuara di pengadilan.

Masalahnya, tutur pakar hukum Dr Jayadi, jika benar pemerintah telah memblokir Minerba Online Monitoring System (MOMS) bisa berimbas pada kegiatan usaha PT ANI dalam melakukan proyek pertambangan di wilayah Maba Halmahera Timur, Maluku Utara.

“Karena dapat mengancam pelaksanaan proyek tambang Nikel tersebut. Antara lain pihak perseroan tidak dapat menjual hasil tambang,” kata Jayadi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/6/2022) saat menanggapi sengketa kepemilikan saham di PT ANI.

kegiatan penambangan PT ANI

Jayadi mengatakan lebih jauh lagi ribuan karyawan atau tenaga kerja lokal terancam tidak dapat bekerja. “Bahkan pemasukan bagi negara juga terancam. Karena puluhan miliar pajak negara dan PNBP atas kegiatan usaha pertambangan tidak dapat disetorkan oleh PT ANI ke kas negara," katanya.

Dia pun menilai meski terjadi sengketa saham, namun kedudukan para pemegang saham di PT ANI tetap berhak menjalankan seluruh aktivitas perseroan, termasuk dalam melaksanakan kegiatan proyek pertambangan. 

Oleh karena itu, kata dia, adanya perbuatan yang menghambat, menghalang-halangi ataupun merintangi PT ANI di dalam menjalankan aktifitas kegiatan usaha pertambangan akan merugikan kepentingan perseroan dan kepentingan umum.

“Selain keberlangsungan dari proyek yang berakibat langsung hilangnya mata pencaharian karyawan atau tenaga kerja lokal, maupun pemasukan bagi negara dari pajak dan PNBP,” ucap Dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer TNI AD ini.

Menurut Jayadi seharusnya para pihak tunduk pada ketentuan azas, prinsip dan hukum jual-beli. “Sehingga jika terjadi sengketa hukum tidak dapat dijadikan alasan pihak tertentu memblokir MOMS atau apapun dalam jalannya aktifitas perseroan," tuturnya.

Adapun sengketa kepemilikan saham di PT ANI berdasarkan informasi sudah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 564/Pdt.G/2021/PN Jakarta Pusat pada Kamis (2/6/2022) yang menolak gugatan salah satu pemegang saham. Amar putusannya yaitu dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijke Verklaard.***

Tags: Ekonomi
Share it:

Ekonomi

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)