Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Masyarakat Desa Karangmekar Terima CSR PLN Berupa Instalasi Listrik Gratis
Daerah

Masyarakat Desa Karangmekar Terima CSR PLN Berupa Instalasi Listrik Gratis

16.17.00
Share it:


Sukabumi,(MediaTOR Online) - Pemdes Desa Karangmekar mendapat bantuan CSR dari PLN Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan kali ini berupa instalasi listrik gratis 450 VA untuk masyarakat kurang mampu. Dan ditambah jaringan baru serta ditambahnya Gardu dua titik dikarenakan aliran Listrik di Desa Karangmekar kurang stabil khususnya area Kampung Waspada, Kampung Ciranjangsawah, Kampung Batununggul.

Adapun posisi tambahan Gardu posisinya ada di  Dusun Empat, Kmpung Ciranjang Sawah dan di Dusun Tiga Jatiwangi, Kampung Waspada menurut keterangan Kasipemdes Desa Karangmekar Erwin kepada MediaTOR. 







Kepala Desa beserta jajarannya menyampaikan, apresiasi dan terima kasih kepada ESDM Canjur dan  PT PLN yang telah mampu meningkatkan pelayanan PLN ke masyarakat Desa Karangmekar,  Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi.

Bersyukur atas peningkatan pelayanan PLN kepada masyarakat dengan pelaksanaan sambungan listrik gratis ke 142 warga kurang mampu yang tersebar di beberapa kampung di Desa Karangmekar  Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi, ujarnya, Selasa (05/07/2022).

Kades Karangmekar  meyakini, dengan adanya program instalasi tersebut akan mampu mengurangi beban biaya yang ditanggung masyarakat, utamanya masyarakat ekonomi bawah yang menjadi pelanggan listrik rumah tangga dengan daya 450 VA. 




Ditambahkannya dengan adanya layanan aplikasi PLN Mobile, dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi, menyampaikan keluhan, mendapatkan layanan bahkan membayar tagihan listrik bulanan. Program ini tentunya sangat membantu masyarakat yang sudah semakin berkembang dalam pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Terutama jika terjadi gangguan layanan maka bisa dilaporkan langsung melalui aplikasi.

Kades mengatakan layanan masyarakat dengan aplikasi juga telah diterapkan di Desa Karangmekar. Karena semua pelanggan PLN desa bantuan telah mengunduh aplikasi PLN Mobile. Sekali lagi Kades Sarif Hidayat menegaskan akan mendukung segala program yang bertujuan baik untuk kemajuan desa. Karena baginya walaupun dengan label desa, masyarakat hendaknya memiliki pemikiran yang global.(Bima)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)