Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan SDN Sindang Mulia 01 Cibarusah Layak Diaudit Ulang Inspektorat
Pendidikan

SDN Sindang Mulia 01 Cibarusah Layak Diaudit Ulang Inspektorat

00.12.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Bila suatu sekolah terlihat perawatannya kurang maksimal dan kondisi menyeluruh kurang tertata baik, secara kasat mata dana perawatan sekolah itu patut dipertanyakan. Anggaran sekolah itu patut diteliti mendalam baik yang bersumber dari APBD/Bosda, maupun yang dari Bos Pusat. 

Ternyata jumlah murid banyak belum menjamin terciptanya suatu sekolah yang manajemennya bagus demi kualitas anak didik.

 Kepsek Sindang Mulia 01

Sekolah yang patut kita pertanyakan itu salah satu adalah SDN Sindang Mulia 01, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sekolah yang dipimpin Uneng Yulianingsih tersebut terlihat kurang terawat terutama bagian belakang. Malah bagian belakang ada warung yang disewasewakan. Ketika berkunjung ke sekolah ini telah sepi, katanya sangat kepsek rapat. Rapat di Pemda bang, ujar stafnya. 

Walau sekolah ini baru dapat bangunan baru dari Pemda, penataan seluruh kelas belum sempurna demi kebutuhan anak didik.

Tidak terlihat papan transparansi


Melihat jumlah murid yang begitu besar, sudah patut sebenarnya sekolah ini tampil bagus dan variasi ruangan yang baik demi mutu KBM pada anak. 

Ketika dikonfirmasi selain seragam, siswa masih beli buku di situ padahal anggaran buku sudah ada dari dana Bos Pusat. Sekolah ini juga tidak transparan, ditandai dengan tiadanya papan transparansi yang bisa vulgar dibaca ortu siswa dan warga setempat. Untuk semua hal tersebut, maka LSM KMPI akan melayangkan surat resmi ke Dinas Terkait dan inspektorat demi perubahan mutu serta kebaikan lainnya sekolah ini.(Purba...)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)