Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I non TPI Bogor Lampaui Target
Bodetabek

Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I non TPI Bogor Lampaui Target

20.20.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I non TPI Bogor, memaparkan capaian tahun anggaran 2023 lampaui target di Aula Kantor Imigrasi,  jalan Jend. A.Yani No. 19, Jum'at, 29/12/2023.

Kakanim Kota Bogor Ruhiyat M.Tolib Amd. Im SH MSi, mengatakan, Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I non TPI Bogor, Tahun Anggaran (TA) 2023 melampaui target. Hal ini berkat berbagai inovasi dan peningkatan budaya kerja.

"Target PNBP pasport TA  2023 sebesar Rp. 11,4 M, adapun capaian yang diperoleh dari PNBP TA 2023 sebesar Rp. 44,27M. Adalah capaian yang melebihi target sebesar 300%. Hal ini terjadi karena kepercayaan masyarakat dan kinerja jajaran di Kanim Bogor yang berkomitmen untuk peningkatan kerja dan inovasi." ujar Kakanim.

Kakanim Bogor melanjutkan, peningkatan PNBP Passport dan PNBP Izin Tinggal, baik di TA 2022 dan 2023 mengalami peningkatan yang sangat baik.

"Capaian TA 2022 dibandingkan Capaian TA 2023 untuk PNBP Passport dari Rp.23,31M menjadi Rp.44,27M terjadi peningkatan sebesar 89,9%," ujar Ruhiyat.

Saat dikonfirmasi terkait reward yang diterima Kanim Kelas I non TPI Bogor atas capaian melebihi target di TA 2022 dan TA 2023, Kakanim mengatakan, Kanim Bogor menerima reward sebuah kendaraan dina. Serta adanya program untuk pengadaan  rumah dinas pada TA 2024 di lingkungan Kanim Bogor.

 "Atas Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I non TPI Bogor, TA 2022 capaian PNBP diatas 200,% dan capaian PNBP TA 2023 lebih dari 300%, Kanim Bogor memperoleh reward sebesar Rp 300 juta dalam bentuk Kendaraan Dinas. Serta  pengadaan Rumah Dinas di lingkungan Kanim Bogor yang akan direalisasikan di TA 2024," imbuh Ruhiyat.

Pada akhir pemaparannya, Ruhiyat M. Tolib mengatakan langkah strategis untuk kegiatan TA 2024, Kanim Bogor akan melaksanakan penyusunan rencana kerja berbasis anggaran TA 2024, komitmen bersama untuk peningkatan budaya kerja dan inovasi, optimalisasi dan peningkatan pelayanan pada inovasi yang sudah ada, percepatan pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala seluruh kegiatan yang direncanakan, pungkas Ruhiyat. (DON)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)