Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Warga Tanjung Mekar Geram, Jalan Rusak Akibat Armada Material Proyek Jembatan Bekasi, Siapa yang Bertanggung jawab?
Daerah

Warga Tanjung Mekar Geram, Jalan Rusak Akibat Armada Material Proyek Jembatan Bekasi, Siapa yang Bertanggung jawab?

12.05.00
Share it:

Karawang,(MediaTOR Online) -  Sabtu, 11 Mei 2024, masyarakat Tanjung Mekar, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang geram. Hal ini disebabkan rusaknya jalan warga akibat tindakan pelaksana proyek pembangunan jembatan Pantai Mekar, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Dimana armada material yang melintas di wilayah Tanjung Mekar, Karawang. Padahal proyek tersebut titik lokasinya berada di Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Muara Gembong Bekasi. Namun karena titik lokasi proyek jembatan berseberangan  dengan Desa Tanjung Mekar, Karawang sehingga armada pengangkutan material melintas ke wilayah Desa Tanjung Mekar, Karawang.

Hal tersebut berdampak merugikan masyarakat Tanjung Mekar, Karawang. Fasilitas jalan yang baru saja dibangun dengan dicor beton rusak akibat dilintasi oleh armada proyek tersebut yang muatannya melampaui batas kapasitasnya.




Menurut keterangan salah seorang staf aparatur desa yang didampingi puluhan warga menyampaikan kronologis sampai terjadinya pemortalan jalan. "Begini bang, awalnya kita biarkan mobil dumptruk  masuk karena kami tidak tahu kalau mobil tersebut mobil proyek kabupaten Bekasi. Dan kami juga belum dapat konfirmasi pihak kontraktor dan sampai hari ini pihak kontraktor tidak kordinasi atau ijin lintas ke desa setempat bang. Dan jalan yang baru dicor oleh desa kalau rusak siapa yang bertanggung jawab. Apalagi kegiatan desa belum di monev oleh kecamatan atau belum di periksa Inspektorat Kabupaten Karawang, ujar Yogi kepada MediaTOR di kediaman Bapak Iwan.

Masyarakat Tanjung Mekar berserta aparat desa berharap agar pihak kontraktor jembatan Desa Pantai Mekar bertanggung jawab merapikan jalan yang rusak, akibat armada pengangkutan material jembatan, Agar pihak Kontraktor kordinasi ke pihak Desa Tanjung Mekar, Karawang. (Harlan)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)