Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Pembelian Mobil Pick Up Bumdes Teluk Kecapi Dipertanyakan
Hukum Dan Kriminal

Pembelian Mobil Pick Up Bumdes Teluk Kecapi Dipertanyakan

08.15.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online)  - Pembelian satu unit mobil Pick Up yang bersumber dari Dana Desa Tahap pertama Tahun Anggaran 2024 Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir dipertanyakan.

Keterangan Photo: Mobil Pick Up yang biasa diparkir di halaman rumah Kades Tak tau rimbanya

"Kita pertanyakan, apakah  mobil pick up itu dibeli dengan cash atau kredit. Kalau cash,kenapa sampai saat ini nomor Pol nya masih profit," ujar Asmawi,HS, Koordinator Nasional Society Corruption Investigation ( SCI ) kepada Wartawan di Palembang, Kamis.

Mobik Pick Up yang bersumber dari dana penyertaan Bumdes Dana Desa itu sebesar Rp.148 juta.

Keterangan yang diperoleh Wartawan, selain dilaporkan dugaan pemotongan Dana BLT, dugaan pemalsuan tanda tangan penerima BLT, oknum Kepala Desa Teluk Kecapi juga dilaporkan dugaan penyimpangan Dana Desa.

Kasus dugaan pemotongan Dana BLT, saat ini tengah ditangani Unit Pidkor Polres Ogan Ilir. Tim Penyidik telah melakukan pemeriksaan puluhan saksi,termasuk Rhm oknum Kades Teluk Kecapi.

Sedangkan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan penerima BLT, ditangani Unit Pidum Polres Ogan Ilir.Penyidik telah melakukan pemeriksaan beberapa orang saksi.

Menurut informasi yang diterima Wartawan, oknum Kades Teluk Kecapi, dengan berbagai cara mencari celah untuk lepas dari jeratan hukum, termasuk melakukan pendekatan dengan Tokoh Masyarakat Pemulutan, pendamping warga. Namun, upaya pendekatan itu gagal.

Upaya lain, menurut sebuah sumber, melakukan pendekatan dengan Tim Penyidik dan para pengambil keputusan di Polres Ogan Ilir melalui oknum Pejabat. Namun, upaya itu gagal. Sebab,jajaran Polres Ogan Ilir bekerja dengan prosedur dan profesional dalam menjalankan tugas."Iming iming uang tidak mempan," ujar sumber itu.

Sementara itu, laporan dugaan dugaan penyimpangan Dana Desa yang dilaporkan Society Corruption Investigation ( SCI ) ke Polres Ogan Ilir terdiri dari beberapa item Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

Menurut Masyarakat Desa Teluk Kecapi, Mobil pick Up yang dibeli dari dari dana penyertaan Modal Bumdes Dana Desa itu, saat ini tak tau rimbanya.(Tim)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)