Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Impian Keluarga Besar PT DKI Jakarta Akhirnya Menjadi Kenyataan di Tangan Ketua PT DKI Dr H Heri Swantoro SH MH
Hukum

Impian Keluarga Besar PT DKI Jakarta Akhirnya Menjadi Kenyataan di Tangan Ketua PT DKI Dr H Heri Swantoro SH MH

09.36.00
Share it:

Jakarta, (MediaTOR Online) - Impian dan tekad keluarga besar Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta untuk memiliki tempat ibadah masjid yang representatif di lingkungan kantor PT DKI menjadi kenyataan atau akhirnya terwujud di bawah kepemimpinan Ketua PT DKI Dr H Heri Swantoro SH MH. 

Ketua MA Prof Dr H Syarifuddin SH MH saat resmikan masjid disaksikan Ketua PT DKI Dr H Herri Swantoro SH MH.

Masjid bagus dan indah yang dinamai Nurul Adli tersebut diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) RI Prof Dr H Syarifuddin SH MH, Rabu (4/9/2024) yang juga dihadiri oleh Waka MA Yudisial dan Waka Non Yudisial MA RI serta para Ketua Kamar MA RI beserta hakim agung dan undangan lainnya. 

Ketua PT DKI Dr H Herri  Swantoro SH MH menjelaskan secara rinci sejak awal tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pendanaan pembangunan masjid tersebut. Menurutnya,  terwujud dan terlaksana pembangunan masjid karena partisipasi semua pihak, para donatur, bahkan dari non muslim secara ikhlas. 

Tujuan pembangunan masjid diharapkan untuk pembinaan mental seluruh aparatur di PT DKI Jakarta agar semakin berintegritas dalam pelayanan masyarakat pencari keadilan.

Ketua MA RI  Prof Dr H Syarifuddin SH MH memgatakan bahwa apa yang dilakukan Ketua PT DKI beserta seluruh aparatur PT DKI untuk membangun masjid juga wujud dari tekad mulia yang harus  disyukuri. 

Syarifuddin memuji Ketua PT DKI yang dalam setiap penempatan tugasnya selalu membuat langkah-langkah atau program serta inovasi yang penting dan bermanfaat untuk lembaga. 

Pembangunan masjid  Nurul Adli menelan biaya sekitar Rp 3,4 miliar bersumber dari para donatur internal PT DKI Jakarta, warga pengadilan di wilayah hukum PT DKI serta para donatur eksternal. 

Selain peresmian masjid tersebut, diresmikan juga pemakaian nama Prof Dr H Syarifuddin SH MH untuk ruang sidang utama di PT DKI Jakarta. (Pas)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)