Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Politik KPU Kabupaten Bogor Lakukan Sosialisasi Peran Media Massa dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pilkada Tahun 2024
Politik

KPU Kabupaten Bogor Lakukan Sosialisasi Peran Media Massa dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pilkada Tahun 2024

15.49.00
Share it:

Cibinong.(MediaTOR Online) - KPU Kabupaten Bogor lakukan Sosialisasi Peran Media Massa Dalam Peningkatan Pemilih Pilkada Tahun 2024 di Harris Hotel Cibinong City Mall Bogor dihadiri para Jurnalis dari berbagai Media (15/11/2024).


Dalam sambutannya Ketua KPU Kabupaten Bogor, Muhamad Adi Kurnia mengatakan, KPU Kabupaten Bogor berupaya untuk meningkatkan para pemilih di Kabupaten Bogor agar tercapai 85% dari suara pemilih sebanyak 3.926.000 suara.

"Kita menargetkan 85 % suara pemilih dari 3.926.000 di berbanding dengan jumlah pemilih periode tahun 2018"

Adi menambahkan, mayoritas pemilih di Kabupaten Bogor, dari kalangan milenial sebanyak 2,1 juta pemilih.  Adapun  target Pilkada tahun 2024 diharapkan terjadi peningkatan sebanyak 14% pemilih dibandingkan tahun 2018. Untuk itu dukungun dari stake holder sangat diharapkan, juga peran Media Massa sangatlah dominan dalam peningkatan jumlah pemilih di Kabupaten Bogor.

"Peran stake holder dan juga media massa, diharapkan terjadi peningkatan sebesar 14% dari jumlah pemilih dibandingkan capaian pemilih ditahun 2018", ujarnya.

Narasumber dari PWI Kabupaten Bogor, H Deddy Julyawan yang akrab dipanggil H Deddy Blue mengungkapkan ke para peserta yang hadir agar selalu netral dalam pemberitaan sesuai Kode Etik, peraturan dan perundangan yang berlaku.

"Peran serta media massa dalam pemberitaan terkait Pilkada di Kabupaten Bogor, diharapkan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang menjadi payung hukum wartawan menjalankan tugas dan fungsinya, pungkas Deddy Blue" (Don)


.

Tags: Politik
Share it:

Politik

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)