Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal BPI KPNPA RI: Klarifikasi Ketua LPRI Bogor Raya Diduga Menyesatkan
Hukum Dan Kriminal

BPI KPNPA RI: Klarifikasi Ketua LPRI Bogor Raya Diduga Menyesatkan

12.56.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) menanggapi pernyataan Ketua Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Bogor Raya, Puguh Siswanto, yang dimuat di jabar.ex-pose.net pada 16 Mei 2025.

Malah jelekin di grup petani yg ga ad sy

Dalam klarifikasinya, Puguh menyatakan bahwa berita terkait dugaan penguasaan lahan dan pungutan liar oleh LPRI Bogor Raya perlu diluruskan.

"Pihaknya hadir dalam konflik agraria di Pancawati bukan karena motif pribadi atau kepentingan finansial, melainkan atas dasar kepedulian terhadap nasib para petani," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengaduan Masyarakat dan Kominfo (PMK) BPI KPNPA RI, Ahmad Fauzi mempertanyakan pernyataan Puguh Siswanto yang menyebut penggunaan kata 'tuduhan' dalam berita tersebut. 

"Kami dan wartawan yang menulis berita tersebut tidak pernah menuduh, melainkan menyampaikan adanya dugaan yang perlu diinvestigasi lebih lanjut," katanya di Bogor, Minggu (19/5/2025).

"Kata 'dugaan' jelas memiliki arti berbeda dengan 'tuduhan'. Kami mendorong adanya klarifikasi lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahpahaman publik," tegas Fauzi sapaan akrabnya.

Menurutnya, penggunaan kata 'dugaan' justru menunjukkan bahwa informasi tersebut masih dalam tahap pengumpulan bukti dan perlu diselidiki lebih dalam. 

"Kami selalu mengutamakan asas praduga tak bersalah dan tidak gegabah dalam menyimpulkan. Namun, adanya dugaan penguasaan lahan dan pungutan liar adalah isu serius yang tidak bisa diabaikan," lanjutnya.

BPI KPNPA RI juga mengapresiasi langkah klarifikasi Puguh Siswanto melalui media dan meminta semua pihak untuk tetap menjunjung tinggi asas keadilan serta menghormati proses hukum yang berjalan.

"Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi. Namun, jangan sampai ada upaya memutarbalikkan fakta yang justru dapat mengaburkan persoalan inti," pungkas Fauzi.(Rd)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)