Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi,Tedi Setiadi Gelar Reses Ke-1 Masa Sidang TA 2026
Daerah

Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi,Tedi Setiadi Gelar Reses Ke-1 Masa Sidang TA 2026

23.46.00
Share it:

Sukabumi(MediaTOR Online) - Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, Tedi Setiadi, melaksanakan Reses Ke-1 DPRD Kabupaten Sukabumi Masa Sidang tahun 2026–2027. Kegiatan tersebut digelar di Kampung Citundun RT 51/RW 21, Desa Sundawenang, tepatnya di Sekolah Yayasan Pendidikan Islam ADDA’WAH, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi.Rabu (04/02/2026).


Kegiatan reses ini dihadiri oleh unsur Forkopimcam Kecamatan Parungkuda, Kepala UPTD PU Kecamatan Parungkuda, Kepala Desa Sundawenang, Kepala Desa Parungkuda, Kepala Desa Bojonggenteng, Kepala Desa Palasari, Ketua RT 51 dan RW 21, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua pemuda, Karang Taruna, serta warga masyarakat setempat.Acara diawali dengan sambutan Sekretaris Kecamatan (Sekmat) Parungkuda, dilanjutkan sambutan Kepala Desa Sundawenang, kemudian sambutan dari Kepala UPTD PU Kecamatan Parungkuda, sebelum akhirnya memasuki agenda utama reses bersama Anggota DPRD.

Dalam kesemptan tersebut Tedi Setiadi menyampaikan bahwa,”kegiatan reses ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional anggota dewan untuk menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.Melalui reses ini, saya memaparkan sekaligus mendengar langsung rencana serta aspirasi pembangunan di dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Parungkuda dan Kecamatan Bojonggenteng. Aspirasi masyarakat ini menjadi bahan penting dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.Bahwa pada tahun anggaran 2026, prioritas pembangunan akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur jalan, khususnya ruas Jalan Sundawenang dan ruas jalan di Kecamatan Bojonggenteng, yang dinilai sangat vital dalam menunjang aktivitas ekonomi, sosial, serta mobilitas masyarakat.”Ujarnya.

Lebih lanjut Tedi juga menambahkan bahwa,” Pembangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Jalan yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan perekonomian, akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.Saya menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah, wakil rakyat, dan masyarakat agar seluruh program pembangunan dapat berjalan secara optimal.

Selain itu, Tedi juga mengatakan bahwa, seluruh aspirasi ini hanya bisa diwujudkan apabila ada kerja sama yang kuat antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Tanpa dukungan serta partisipasi aktif masyarakat, pembangunan tidak akan berjalan maksimal.

Untuk itu,dengan melalui kegiatan reses tersebut, Saya berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat terserap secara menyeluruh, dicatat secara sistematis, dan selanjutnya diperjuangkan dalam pembahasan program serta anggaran pembangunan Kabupaten Sukabumi ke depan.Terang Tedi Setiadi.(Nandi)



Tags: Daerah
Share it:
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)