Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Korban Perubahan Sistem WHV Australia Dapat Perhatian BKSAP DPR RI
Hukum

Korban Perubahan Sistem WHV Australia Dapat Perhatian BKSAP DPR RI

08.10.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) – Aspirasi para korban perubahan sistem Work and Holiday Visa (WHV) Australia mendapat perhatian Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. 

Perwakilan korban didampingi Kuasa Hukumnya Pasang Rajagukguk SH MH diterima secara langsung beraudensi dengan Wakil Ketua BKSAP, Ravindra Airlangga, Senin 7 September 2026, di Lantai 6 Nusantara 3 DPR RI.

Dalam audensi tersebut, Ravindra mengaku cukup prihatin atas apa yang terjadi terhadap kurang lebih 500 orang pemegang Surat Dukungan untuk Work and Holiday Visa (SDUWHV) yang tidak dapat melanjutkan rencananya untuk bekerja ke Australia.

Menurutnya, BKSAP dalam hal ini akan melakukan komunikasi terlebih dahulu terhadap Parlemen Australia agar dapat mencari solusi bagai korban perubahan kebijakan tersebut.

Audensi yang berlangsung hangat tersebut diisi oleh keluhan perwakilan korban yang mengaku sudah mengeluarkan seluruh daya dan upaya baik berupa materil, moril dan pikiran agar dapat memperoleh SDUWHV.

Namun, semuanya sia-sia seiring perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dari SDUWHV menuju sistem ballot.

Kuasa Hukum korban, Pasang Haro Rajagukguk SH MH mengapresiasi perhatian yang diberikan Wakil Ketua BKSAP DPR RI. Dia juga meminta agar Komisi 13 DPR RI bersedia menggelar dengar pendapat dengan para korban perubahan kebijakan tersebut.

"Kami mendesak pemerintah, terutama Kementerian Imipas segera mencarikan solusi terhadap sekitar 500 korban lebih tersebut'" jelas Haro usai audensi di Gedung DPR RI 

Menurutnya, banyak dari para korban stres karena sudah mengeluarkan banyak biaya demi mendapat peluang bekerja di luar negeri. Belum lagi secara moril dan pemikiran yang dicurahkan untuk mendapatkan SDUWHV," jelasnya.

Dia berharap, para korban kebijakan dapat dicarikan solusi terbaik agar mereka tetap dapat melanjutkan rencananya untuk bekerja di Australia. 

"Karena sejatinya mereka adalah para pejuang nafkah bagi keluarganya masing-masihg. Hingga mereka rela mengorbankan harta dan pikirannya untuk dapat mewujudkan cita-cita mulia sebagai pejuang devisa," tegasnya.

Haro juga menegaskan akan terus memperjuangkan nasib para korban. Dia meminta Menko Polhukam, Yusril Ihza Mahendra, Menteri Imipas, Komjen Pol (Purn) Agus Adrianto, Menteri Luar Negeri, Sugiono dan Komisi 13 DPR RI bisa duduk bersama untuk memberikan kepastian kepada korban.

"Kami akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi para korban. Pemerintah harus seger mengambil tindakan dalam rangka kepastian nasib para korban," ujarnya.(Djutari)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)