Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal DIPERGOKI DI KAMAR HOTEL, OKNUM KADES MENGHILANG SAAT HENDAK DIKONFIRMASI AWAK MEDIA DI KANTOR DESA
Hukum Dan Kriminal

DIPERGOKI DI KAMAR HOTEL, OKNUM KADES MENGHILANG SAAT HENDAK DIKONFIRMASI AWAK MEDIA DI KANTOR DESA

06.03.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Sabtu 19/09/2026 - Bejat dan tidak bermoral, salah satu oknum kepala desa di Cigombong, Bogor, Jawa Barat dipergoki wartawan di dalam sebuah kamar penginapan di wilayah Caringin,  Bogor bersama perempuan yang berstatus istri orang lain.

Duggan perselingkuhan melibatkan oknum kepala desa di wilayah Kecamatan Cigombong, Bogor semakin menguat sudah tidak diragukan lagi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum kades dua periode berinisial RI tersebut kepergok berduaan di dalam kamar sebuah penginapan di wilayah Caringin Bogor  bersama perempuan berstatus istri orang lain

Peristiwa itu terjadi pada hari jumat malam 11/09 21:00 wib di dalam kamar sebuah penginapan di wilayah Caringin Bogor, saat itu awak media dapat laporan dari warga dan menindaklanjuti temuan tersebut.

Saya pergoki langsung pak kades itu di dalam kamar penginapan tersebut, karena sudah larut malam kami sepakat untuk konfirmasi resmi besok pagi jam 10:00 wib dikantor desa, ujarnya sama KORAN MEDIATOR.

Namun, saat awak media mendatangi kantor Desa Watesjaya keesokan harinya untuk meminta klarifikasi, oknum kepala desa tersebut tidak berada ditempat.

Sudah dua kali awak media mendatangi kantor tersebut, stafnya mengatakan  Kades sedang tidak ada, sedang dinas diluar. Kalau tidak salah sedang ke kantor Kecamatan Cigombong, tinggalkan no HP saja nanti disampaikan, ujar staf di kantor desa tersebut. Namun sampai saat berita ini ditayangkan tidak pernah dihubungi atau dibalas kades bejat itu. Padahal warga butuh penjelasan.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp kepada oknum kades tersebut juga belum ada tanggapan.

Untuk pihak Kecamatan Cigombong juga BPD Desa Watesjaya diharapkan untuk segera memanggil oknum kades tersebut untuk menjaga marwah dan kepercayaan warga kepada pemerintah desa

Redaksi masih membuka ruang hak Jawab seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait.(Nv)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)