Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal SCI Akan Laporkan Penjualan Lahan Hutan Lindung Yang Diduga Melibatkan Oknum Kades Rimau Sungsang Banyuasin ke Kejati Sumsel
Hukum Dan Kriminal

SCI Akan Laporkan Penjualan Lahan Hutan Lindung Yang Diduga Melibatkan Oknum Kades Rimau Sungsang Banyuasin ke Kejati Sumsel

09.55.00
Share it:

Palembang,,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation ( SCI ) akan melaporkan dugaan penjualan lahan hutan lindung yang diduga melibatkan oknum Kepala Desa Rimau Sungsang, Kecamatan Pulau Rimau, Banyuasin, Sumatera Selatan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Koordinator Nasional Society Corruption Investigation (SCI ) Asmawi,HS kepada Wartawan mengungkapkan, SCI menerima data dari Warga Rimau Sungsang, Kecamatan Pulau Rimau, Banyuasin tentang penjualan lahan hutan lindung di Desa Rimau Sungsang, Kecamatan Pulau Rimau, Banyuasin, yang diduga melibatkan oknum Kepala Desa  Rimau Sungsang.

Menurut Asmawi, ratusan Hektare lahan hutan lindung tersebut diduga dijual oleh Kades Rimau Sungsang, Musmulyadi dengan harga bervariasi antara 60 juta sampai 80 juta per dua Hektare.

Selain itu, Kades memungut dana sebesar Rp.80 ribu per Meter kepada Pembeli dengan dalih untuk pembuatan saluran.

Disebut juga, Kades Rimau Sungsang diduga menjual lahan eks Konsesi PT.SAL yang seharusnya diserahkan kepada Masyarakat kepada Oknum Anggota DPRD Banyuasin,dan oknum Anggota DPRD Sumsel  seluas 110 Hektare dengan harga Rp.25 juta per Hektare.

Terkait dengan itu, Society Corruption Investigation akan menyampaikan Surat Pengaduan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dilakukan pengusutan.( Tim )

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)