Seperti yang terjadi di
tubuh Partai Demokrat. Konflik internal dipartai
berlambang mercy itu, bermula dari nyanyian Nazarudin, sang mantan bendahara.
Kini para petinggi partai yang bermoto “Katakan tidak pada Koprupsi” tersebut,
satu persatu dijemput aparat KPK. Mengatasi konflik ini, Sang Ketua Dewan
Pembina SBY terpaksa turun membenahi gejala perpecahan di partai ini.
Belum
lama ini prahara juga melanda tubuh PKS. Tak tanggung-tanggung, Presidennya
sendiri diseret petugas KPK karena diduga terlibat korupsi impor daging sapi.
Akibatnya, gonjang-ganjing di tubuh partai ini tidak terbendung.
Lebih tragis lagi yang terjadi pada partai
Nasional Demokrat (Nasdem). Partai yang baru saja lulus verifikasi tersebut,
langsung pecah. Tokoh partai tersebut pecah kongsi dengan pendiri partai.
Akhirnya kader-kader partai ini, berhamburan ke partai lain.
Panasnya
suhu politik nasional dinilai tidak terlepas dari multi kepentingan berbagai
kelompok yang akan berkompetisi dalam ajang pesta demokrasi yang bakal dihelat
di ‘2014. “Ini jelas terindikasi adanya pola-pola permainan “high
politics” kelompok tertentu untuk kepentingan golongannya. Ada praktek character
assasination terselubung yang bertujuan untuk menghancurkan kelompok
lawan,” ujar Firdaus SH, pengamat politik yang juga praktisi hukum tersebut
kepada MediaTOR belum lama ini.
Menurut
Firdaus, para kader yang berkumpul di suatu parpol, umumnya termotivasi
bagaimana supaya dapat memperoleh posisi di negeri ini. “Akibatnya setelah
memperoleh kedudukan, mereka lupa pada rakyat yang memberikan amanah,”
kilahnya.
Tanggapan
senada juga datang dari Hendri Kusuma
Hasibuan dari LSM Monitoring Penegakan Hukum Nasional RI .
Memanasnya suhu politik nasional, harus disikapi dengan bijak. “Meskipun ada
gesekan-gesekan internal parpol, jangan sampai dimanfaatkan untuk kelompok
tertentu di luar parpol bersangkutan. Utamakanlah kepentingan rakyat.
Hindarilah black campaigne. Belajarlah mengedepankan sportifitas,”
tandas Hendri.
Sementara itu, menurut Ketua Umum LSM KPK
YEL RI Prabu Umbu Manja, yang juga pengamat politik, seharusnya para tokoh
politik yang mengaku pemimpin negeri ini lebih mengedepankan kepentingan
rakyat. “Pikirkanlah kepentingan rakyat. Tokh, yang memberikan mereka
kepercayaan adalah rakyat. Ongkos politik itu memang mahal. Namun, jangan hanya
bisa gontok-gontokan dan berebut sigap dalam korupsi. Mau dibawa kemana negeri
ini?” ujar Prabu lagi.-(AW/Ikam/TS/Ynti)
Post A Comment:
0 comments: