Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Pedagang Pasar Kranji Baru Geruduk Dewan, Tuntut Kembali Kepala Pasar Dicopot
Bodetabek

Pedagang Pasar Kranji Baru Geruduk Dewan, Tuntut Kembali Kepala Pasar Dicopot

19.33.00
Share it:
Bekasi,(MediaTOR Online) - Diduga melanggar peraturan daerah (Perda) Perda Nomor 08 tahun 2005 Bab.VIII tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi,  Kepala Pasar Kranji Baru, Juhasan Antoseno didemo kembali oleh para pedagang.
     Kali ini para pedagang bersama Aliansi Pemuda melakukan aksi demonya di Gedung DPRD Kota Bekasi. Mereka tetap mendesak agar DPRD Kota Bekasi meminta Walikota Bekasi Rahmat Effendi mencopot Juhasan Antaseno sebagai Kepala Pasar Kranji Baru.
    Dengan dalih untuk biaya penataan, penertiban dan/atau penyegaran. Kepala Pasar Kranji memungut biaya pemutihan berkisar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-pedagang dari seribu pedagang. Nominal tersebut tergantung besaran lapak dagangan. 
     Aksi demo kali ini merupakan kelanjutan demo para pedagang yang sebelumnya pernah dilakukan di kantor Walikota Bekasi. Salah satu pedagang Taryo, kepada MediaTOR  mengatakan, alasan pedagang mengadakan demo karena dalam beberapa bulan ini, Juhasan telah melakukan berbagai pungutan liar, tanpa dasar hukum. 
Namun ketika dimintai tanggapannya terkait aksi demo para pedagang, Juhasan Antoseno, mengaku aksi demo tersebut dituding hanya permainan oknum pegawai pasar yang merasa kecewa dan tidak puas menyusul mutasi besar - besaran pegawai di lingkungan UPTD Pasar Kranji Baru.
    "Aksi demo ditunggangi oleh oknum yang merasa kecewa dan tidak puas atas mutasi 26 pegawai, padahal mutasi tersebut sudah disetujui oleh Walikota Bekasi," tuturnya.(Sf)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)