Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek LSM TRAPAN Bakal 'Polisikan' Dugaan Ijasah Palsu Ketua DPRD Kota Bekasi
Bodetabek

LSM TRAPAN Bakal 'Polisikan' Dugaan Ijasah Palsu Ketua DPRD Kota Bekasi

11.00.00
Share it:
Bekasi,(MediaTOR Online) - Menanggapi pemberitaan diberbagai media mengenai dugaan ijasah palsu SMU dan Sarjana Ekonomi yang dimiliki Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP LSM Transparansi Anggaran Pembangunan Aset Negara (TRAPAN)  Drs Karto Manalu SH MH MM, kepada Beritabekasi.Com, hari ini (1 Juli 2015), berencana dalam waktu dekat  akan melaporkan pemalsuan dokumen negara yang diduga dilakukan Tumai.
    Ketika diminta tanggapannya, Sekjen DPP LSM TRAPAN yang juga seorang pengacara dan dosen mengaku dirinya terpanggil demi rasa keadilan dan norma hukum. Dirinya berniat  melaporkan indikasi pemalsuan ijasah palsu SMU Budi Murni 3 Jakarta yang digunakan Tumai ketika mencalonkan anggota legislatif periode 2004-2009 lalu dan Sarjana SI dari STIE Yogyakarta.
   "Dalam waktu dekat kami akan melaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan pemalsuan ijasah palsu yang dimiliki saudara Tumai. Yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi," tegasnya.
   Menurut Karto Manalu, LSM TRAPAN memiliki bukti pemalsuan ijasah SMU Budi Murni 3 Jakarta dan Ijasah Sarjana Ekonomi STIE Yogyakarta yang mereka simpan secara rapi yang akan digunakan sebagai barang bukti dalam proses hukum nanti.
   "Ijasah palsu ini saya dapatkan ketika oknum tersebut melegalisir pada tahun 2004 dan ini jelas melanggar undang-undang Sisdiknas dan KUHP," ungkap pengacara ini.
   Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai kepada Beritabekasi.Com, baru - baru ini,  menanggapi tentang tuduhan pemalsuan ijasahnya, dia meminta agar tuduhan pemalsuan ijasah SMU dan Sarjana yang dialamatkan kepada dirinya  untuk dilakukan pengecekan langsung ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi. Silahkan dicek saja ke KPUD data saya semua ada disana," tandasnya.(Sf)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)