Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Oknum Dokter Jual Tanah Sewa ke Gereja
Hukum

Oknum Dokter Jual Tanah Sewa ke Gereja

17.00.00
Share it:
Jakarta,(MediaTOR Online) - Keberadaan lahan tanah di kota metropolitan memiliki nilai ekonomi yang tinggi sungguh tak dapat dipungkiri.  Akibatnya, tak jarang para spekulan menghalalkan segala cara agar dapat memperoleh suatu bidang tanah. Meskipun harus melanggar hukum, yang penting hasrat terpenuhi.
Seperti halnya yang dilakuan sekorang oknum dokter di bilangan Jakarta Barat ini. Semula, sekitar tahun 1970-an, dr Kunto Wijono, menyewa lahan tanah milik Karna Sutandar seluas 297 M2, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.167/Tangki tanggal 5 Mei 1976. 
“Namun secara diam-diam, pada tahun 80-an, saat masa Sertifikat  HGB No.167 berakhir, dokter Kunto membuat Sertifikat HGB baru No.607 atas namanya sendiri, lalu menjadi Sertifikat Hak Milik No.176/Tangki atas namanya sendiri. Dengan alasan selama itu, dia seakan-akan penggarap tanah negara. Kemudian, pada tahun 2008, oleh dr Kunto Wijono lahan tersebut dijual kepada pihak Prof.DR. Satyabudi Joshua Sutjiono dari Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI),” ujar Gunawan,  putra Karna Sutandar ahli waris pemilik lahan tersebut, menuturkan kepada MediaTOR Online baru-baru ini.
Menurut Gunawan, puhaknya sudah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No.Perkara:212/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT, namun oleh pihak pengadilan ditolak, karena pihak tergugat kurang tepat. “Dalam waktu dekat, kami akan gugat kembali. Lahan tanah tersebut jelas milikk sah kami dr Kunto Wijono hanya menyewa, kok dijual kepads gereja ,” imbuh Gunawan.(ah)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)