Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Oknum PNS Tilep Uang Para Mahasiswa
Hukum Dan Kriminal

Oknum PNS Tilep Uang Para Mahasiswa

20.20.00
Share it:
Bekasi,(MediaTOR Online) - Seorang PNS di lingkungan Pemkab Bekasi diduga ‘menilep’ uang para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Eknomi (STIE) Adhy Niaga (AN). Oknum berinisial Yan yang memiliki berbagai macam gelar akademik diduga kerap melakukan tindak pidana penipuan dengan berkedok sebagai seorang dosen di perguruan tinggi swasta tersebut meraup uang para korban yang menjadi mahasiswa.   
     Belakangan Yan banyak didatangi para korban yang ingin menagih uangnya, tetapi dengan berbagai cara, dia mampu menghindar dari kejaran para penagih. Bahkan Yan banyak menebar harapan palsu dengan cara menandatangani surat pernyataan yang seakan ingin mengembalikan uang yang sudah ditilep. Selain itu, Yan kerap menggunakan ormas untuk melindungi diri dari kejaran para korbannya. 
     Seorang mahasiswa dengan inisial RR Angel mengeluhkan tingkah Yan.”Saya sudah bayar lunas uang kuliah tetapi ijasah tidak terbit.Yang ada foto copy sementara, saya sudah dinyatakan lulus,” ujar RR Angel. 
     Lebih lanjut, dikatakan bahwa Yan selain sebagai salah seorang dosen di Kampus STIE AN, dia juga adalah seorang pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi. “Saya sangat kecewa dengan Yan, saya mau agar dia diberi sanksi oleh atasannya, yaitu Bupati Kabupaten Bekasi,” tandasnya dengan raut wajah yang sangat sedih.
       Lebih ironisnya lagi, menurut informasi, Yan bakal dipromosikan sebagai salah seorang kepala bidang di lingkungan Pemkab Bekasi. “Orang begitu kok, bisa naik jabatan. Mungkin saja para koleganya keciptratan uang haram. “Saya tidak ikhlas dunia akhirat,” imbuh RR Angel lagi.(Harlan).

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)