Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Nasional Launching Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
Nasional

Launching Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya

23.03.00
Share it:
Bogor,(MediaTOR Online) - Ratusan masyarakat dan tamu undangan ikuti acara Launching Program Penerangan Jalan Umum-Tenaga Surya (PJU-TS). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Duta Berlian, Jalan Raya Dramaga, Kelurahan Balumbang Jaya, Bogor Barat, Minggu, (07/04/19).
Program PJU-TS berskala nasional dengan mengusung Tema "Menuju Indonesia Terang" ini diprakarsai oleh Hj.Rizayati, SH, MM selaku Direktur Utama PT. Imza Rizki Jaya.
Hj.Rizayati,SH,MM menuturkan bahwa program ini diperuntukan bagi daerah- daerah di wilayah Indonesia, khususnya yang belum dapat menikmati listrik. Dan  Bogor merupakan titik awal dimulainya program PJU-TS, kemudian pada tahun 2019 ini akan disusul daerah lain di Indonesia.
"Berawal dari banyak keluhan masyarakat terkait kurang penerangan di daerah, maka saya dengan para mitra kerja membawa para investor yang sangat luar biasa seperti dari dari Arab Saudi, Rusia, Kanada, Korea dan China. Perusahaan kami dipercayakan untuk mengelola nilai investasi ini untuk laksanakan program tersebut, dan juga ini murni bentukan program saya sendiri," tutur Hj. Rizayati yang juga sebagai Caleg DPR RI dari Partai Nasdem Dapil V No urut 4 .
Ia mengaku sangat tertarik dengan program listrik yang menggunakan tata surya atau matahari ini. Setelah berkoordinasi dan meminta pendapat dari kementrian terkait dan mendapat persetujuan. 
"Makanya, hari ini kita bisa laksanakan Launching Program PJU-TS tanpa ada kendala apapun. Kenapa pelaksanaan titik awal di Kabupaten Bogor? Karena pada dasarnya saya ingin berbakti disini dengan saya mencalonkan diri sebagai Caleg di DPR RI Dapil V Kabupaten No Urut 4 yang diusung Partai Nasdem," ungkapnya.
Dia memaparkan, nilai investasi untuk program tersebut mencapai Triliun dan ini sangat variatif tergantung dari programnya itu sendiri. Sedangkan untuk Bogor, baru dikucurkan dana senilai 900 Milyar dengan titik yang sudah di data sekitar 70 ribu lampu.
"Untuk di Kabupaten Bogor sendiri sudah dialokasikan untuk 40 Kecamatan, sekitar 30 Kecamatan sudah terealisasi dan sekarang dalam proses pemasangan salah satunya yaitu daerah Cibinong dan juga daerah di ujung Kabupaten Bogor yaitu daerah Nanggung. Dan setiap kecamatan variatif yang mendapatkannya ada yang 15 sampai 20 unit PJU-TS ini, tergantung kebutuhan. Jenjangnya 4 tahun sekali untuk program ini," papar Rizayati.
Sementara launching tersebut juga dihadiri ratusan kepala desa yang wilayahnya masih minim penerangan PJU. Seperti yang disampaikan Kades Gobang, Kecamatan Rumpin Mad Harun, beliau menyambut baik program yang disampaikan oleh ibu Rizayati untuk berperan aktif dan peduli terhadap kebutuhan penerangan PJU di wilayah-wilayah pelosok Kabupaten Bogor.
Lebih lanjut Rizayti mengatakan meskipun ini bukan program Joko Widodo, namun pasti ini akan berkaitan juga. "Karena saya termasuk wakil ketua umum pemenangan Paslon 01, dan akan saya hadiahkan untuk beliau dalam rangka untuk membangun masyarakat dari Sabang sampai Merauke dan juga untuk kepentingan rakyat Indonesia tercinta ini," pungkasnya.(sir)





Tags: Nasional
Share it:

Nasional

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)