Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Anaknya Dinodai, Melapor ke Aparat Ditolak.
Hukum Dan Kriminal

Anaknya Dinodai, Melapor ke Aparat Ditolak.

21.38.00
Share it:



Dari kanan ke kiri Sri Tanti Kasi Perlindungan Anak DP3AP2KB Kab Bogor, Nueke Nurhasanah Koordinator Relawan P2TP2A "Wanoja Mitandang" Kab Bogor. Korban nama samaran Melati, Ibu Korban Esti Lestari.
    
Datangi PWI Kabupaten Bogor Minta Keadilan 

Bogor,(MediaTOR Online) - Keluarga Esti Lestari yang anaknya dinodai  mendatangi Kantor PWI Kabupaten Bogor mengeluhkan laporan ke Polres Bogor, ditolak dengan alasan tidak cukup bukti.
"Kemana kami harus mengadu. Lapor ke Polres Cibinong ditolak dengan alasan petugas Polres tidak cukup alat bukti, " ujarnya dengan suara tersendat di depan wartawan tergabung di PWI Kabupaten Bogor, dimana laporannya ditolak di Polres Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (31/10/2019). 
Disampaikan Esti Lestari, warga Ciomas Kabupaten Bogor, berawal dari perkenalan kakak pelaku perempuan berteman dengan anak lakinya telah meninggal dunia, beberapa waktu lalu. 
Kemudian, lanjutnya, berkenalan dengan adiknya (pelaku) berisial E menjalin silaturahmi termasuk dengan kedua orang tuanya.
Awal petaka, menurut korban yang masih dibawah umur (17) sebut saja Melati berawal mengajak jalan dan berlanjut menonton flm di sebuah mall Kota Bogor. 
Pelaku E mengajak Melati untuk pulang ke rumah pelaku. Sesampainya di rumahnya di kawasan Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, situasi sepi dan pintu rumah dikunci. 
Tak selang lama, pelaku E mendekati dan mengajak hubungan intim. Semula Melati berontak namun karena pelaku memiliki tenaga kuat hingga akhirnya dia pasrah. 
"Dia memaksa (pelaku-red) sampai dua kali hubungan badan dengan pelaku. Dia E, pelaku  segala kejadian ini bertanggungjawab menikah dengan saya, " tutur Melati. 
Namun tak selang lama, pelaku E akan segera melangsungkan perkawinan dengan wanita lain. Bagai disambar petir Melati dan ibunya Esti Lestari tidak terima karena anak telah dinodai. 
Berujung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Cibinong, Kabupaten Bogor, namun laporannya ditolak dengan alasan tidak cukup bukti apalagi kejadian bulan Maret 2019 lalu. 
Atas penolakan laporannya, keluarga korban mendatangi PWI Kabupaten Bogor, dan ke kantor KPAI Kabupaten Bogor.(Nasir/Dono)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)