Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Diseminasi Penyusunan Naskah Kerjasama Daerah Dibuka Sekda Sukabumi
Daerah

Diseminasi Penyusunan Naskah Kerjasama Daerah Dibuka Sekda Sukabumi

22.06.00
Share it:
Sukabumi,(MediaTOR Online) - Diseminasi/Sosialisasi penyusunan naskah Kerjasama daerah dan Pembangunan Infrastruktur Setda Kabupaten Sukabumi dibuka Sekretaris Daerah.
Diseminasi Penyusunan Naskah Kerjasama Daerah bagi Perangkat Daerah  selama 2 hari dari tanggal 26 s/d 27 Desember 2019. Diseminasi yang bertujuan membangun pemahaman atas naskah kerjasama yang epektif ini diselenggarakan di Hotel Sukabumi Indah, Kamis (26/12/2019).
Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari Sekretaris dan Kabag  Perangkat Daerah dan Rumah Sakit di lingkup Pemkab. Sukabumi.
Dalam kesempatan ini, Sekda memberikan materi tentang " Dynamic Governance" sebagai keharusan strategis dalam implementasi reformasi birokrasi. 
"Ada tiga level ASN dalam menjalankan tupoksi nya, level 1.0 yang menjalakan tugas secara normatif, level 2.0 selain normatif juga berorientasi prestasi sedangkan level 3.0 adalah akumulasi dari normatif, berorientasi prestasi dan mampu berkolaborasi mencapai kinerja dengan inovasi tinggi secara bersama sama" jelasnya.
Menurut Sekda, Level 3.0 ini yang di kategorikan sebagai dynamic governance karena setiap individu memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja dan seluruh dedikasinya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
Terkait aspek kolaborasi atau kerjasama Selaku Ketua Tim Kerjasama Daerah (TKKSD), Sekda menegaskan pentingnya memahami sebuah naskah kerjasama Daerah dalam berbagai bidang, untuk kemudahan dalam merealisasikan program pembangunan.(Reporter: IRS)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)