Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah HUT KE-15 Perumda BPR Sukabumi Gelar Baksos dan Khitanan Masal
Daerah

HUT KE-15 Perumda BPR Sukabumi Gelar Baksos dan Khitanan Masal

11.52.00
Share it:

Sukabumi,(MediaTOR Online ) - HUT  ke-15 Perumda BPR Sukabumi tahun 2019 di diperingati dengan menggelar acara Bhakti Sosial dan Khitanan Massal  di Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Rabu (25/12/2019).
Perhelatan ini adalah yang kedua kalinya setelah sebelumnya dilaksanakan di Kec Parakansalak. Pelaksanaan sekarang diikuti 96 anak peserta khitan dari 10 Desa yang ada di Kec. Nyalindung, Bhakti sosial dan khitanan massal bertujuan membantu sesama manusia dalam bidang sosial, mencetak anak sholeh serta berguna bagi Nusa, bangsa dan agama.
"Saya menyambut baik kegiatan bhakti sosial dan khitanan massal oleh Perumda BPR ini karena meringankan beban ekonomi masyarakat" ungkap Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami yang menghadiri acara tersebut.
Lebih lanjut, H. Marwan Hamami berharap anak anak bisa mendapatkan pembelajaran agama  yang baik untuk pendidikan karakter sehingga menjadi bekal di masa depan.
"Mendidik anak harus sesuai dengan jamannya, harus bisa mengadaptasi perkembangan sains dan teknologi tetapi terus dibimbing oleh orangtua sehingga terhindar dari pengaruh negatifnya, kedepan mereka harus jadi individu yang religius mandiri dan berdayasaing" jelasnya.
Bupati juga meminta Perumda BPR  terus berperan aktif, meningkatkan kemudahan akses dan pelayanan masyarakat sehingga bisa meminimalisir ketergantungan pada Bank Emok.
Sementara itu Direktur Perumda BPR Sukabumi H. Engkos Rosidin menyatakan Perumda BPR Sukabumi pada dasarnya bertujuan membantu masyarakat dengan memenuhi pinjaman berbunga rendah dan terus meningkatkan kualitas layanan.
Disaksikan Sekretaris Daerah, Kadis Kominfo, Kabag HPA,  Camat Nyalindung, Pimpinan Perumda BPR Sukabumi dan para tamu undangan.
Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami menyerahkan bingkisan yang diperuntukkan untuk 96 anak yang di khitan dan diserahkan secara simbolis kepada 10 orang anak, tak hanya itu,Bupati juga menyerahkan penghargaan tabungan tapak kepada 6 orang Nasabah.
Harapan Kedepannya semoga Perumda BPR tambah maju dan tetap dipercaya oleh masyarakat dengan selalu melakukan terobosan yang baru demi kemajuan perumda itu sendiri dan kemajuan masyarakat khususnya nasabah BPR.(Reporter: IRS)


Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)