Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Nasional Masjid Al-Jabbar Cimangkok Diresmikan Wagub Jawa Barat
Nasional

Masjid Al-Jabbar Cimangkok Diresmikan Wagub Jawa Barat

11.48.00
Share it:

Sukabumi,(MediaTOR Online) - Wakil Gubernur Jawa Barat H. Uu Ruzhanul Ulum didampingi Wakil Bupati Sukabumi H. Adjo Sardjono meresmikan Mesjid Al-Jabbar, Cimangkok Kec. Sukalarang, Selasa (24/12/2019). Peresmian diawali dengan Riyadhoh Khatam Al Quran yang dipimpin oleh KH. Uwes Al Qorni.
"Penggunaan Masjid yang sangat representatif ini mudah mudahan manfaatnya betul betul dirasakan oleh masyarakat". Ungkap Ust. Apep Suherman selaku ketua panitia.
Sementara itu Wakil Bupati Sukabumi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membangun mesjid di antaranya mesjid Raudhatul Irfan di Cibolang, Darul Matiin di Cibadak, Al-Jabbar di Cikembang, dan Al-Jabbar di Cimangkok.
" atasnama Pemerintah Daerah kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi yang telah membangun mesjid di beberapa tempat di Kab. Sukabumi, Insha Allah kita akan sama sama memakmurkan mesjid ini", Terangnya.
Wabub menambahkan Pemda Kab. Sukabumi telah melakukan berbagai upaya dalam pembangunan keagamaan dan pembinaan umat sesuai dengan visi misi Kab. Sukabumi yang religius dan mandiri.
"tentunya atas kerjasama dengan Kementerian Agama, MUI serta Baznas Kab. Sukabumi, termasuk dikuatkan dnegan regulasi dalam bentuk Perda, Instruksi Bupati terkait pemanfaatan dan memakmurkan mesjid diantaranya dengan gerakan Sholat Subuh berjamaah, Sholat Fardu berjamaah, serta Infaq dan shodakoh".jelasnya.
Di tempat yang sama Wakil Gubernur menjelaskan bahwa Mesjid ini bukan milik pengurus, Pemda ataupun milik Pemprov tetapi milik umat.
"Mesjid ini adalah milik masyarakat Jawa Barat termasuk di dalammya warga masyarakat Kab. Sukabumi, oleh karna itu mari kita manfaatkan semaksimal mungkin".tegasnya.
Wagub berharap dengan seringnya bersilaturahmi dengan masyarakat maka terbangun suatu hubungan emosional, rasa kekeluargaan dan saling memiliki untuk bersama sama membangun daerah.
"Mudah mudahan kegiatan ini bisa diambil hikmah yang luar biasa, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rosul dan mempertebal keyakinan, keimanan serta ketakwaan kepada Allah SWT,  atas nama Pemprov  saya mengajak, mari tingkatkan kebersamaan, dan persatuan demi terciptanya Jabar juara lahir batin".
Acara diisi dengan Ceramah dari KH. Abdul Aziz Affandi Pimpinan Ponpes Miftahul Huda Tasikmalaya dan Qori Ust. Ahmad Nawawi MMS.
Hadir pada acara tersebut Ketua MUI Kabupaten Sukabumi, Ketua Baznas Kabupaten Sukabumi, Sekmat  beserta unsur Forkopimcam Kecamatan Sukalarang, jajaran Pengurus DKM Masjid Raya Pemprov Al Jabbar Cimangkok, tokoh alim ulama serta masyarakat.(Reporter: IRS)


Tags: Nasional
Share it:

Nasional

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)