Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Rakor Dewan Ketahanan Pangan Dibuka Bupati Sukabumi
Daerah

Rakor Dewan Ketahanan Pangan Dibuka Bupati Sukabumi

22.53.00
Share it:
Sukabumi,(MediaTOR Online) - Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami membuka Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2019. Acara tersebut bertempat di Hotel Augusta  Cikukulu Cicantayan, Kamis (26/12/2019).
Rakor ini bertujuan  meningkatkan sinergitas antara Instansi ubtuk merumuskan kebijakan, melaksanakan evaluasi dan Merekomendasikan kegiatan untuk penanganan desa rawan pangan.
Dalam sambutannya Bupati Sukabumi menyampaikan bahwa ketahanan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, untuk itu pemenuhan pangan merupakan program prioritas sakarang dan di masa yang akan dating.
Berkenaan dengan Hal tersebut Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi mempunyai komitmen tinggi dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, salah satunya adalah melalui Penanganan Desa Rentan Rawan Pangan.
"Di Kabupaten Sukabumi dengan sumber daya alam yang melimpah  tidak pantas rasanya jika masih ada desa yang tergolong desa rentan pangan," jelasnya.
Untuk itu Bupati Sukabumi mengajak Kepada seluruh elemen Pemerintah selaku pemangku kepentingan untuk bisa menangani potensi kerawanan pangan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan yang menyeluruh di Kabupaten Sukabumi.
" Saya Optimis dengan adanya dukungan dari dinas terkait dan sumber daya alam yang melimpah, masalah kerawanan pangan bisa diatasi." tegasnya.
Hadir pada kesempatan tersebut pengurus dewan Ketahanan pangan Provinsi Jawa Barat, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis DPKUKM, Kadis Peternakan, serta para tamu undangan.(Reporter: IRS)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)