Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Karena Faktor Alam Pembangunan Sumur Bor di Cikidang Diduga Putus Kontrak
Hukum Dan Kriminal

Karena Faktor Alam Pembangunan Sumur Bor di Cikidang Diduga Putus Kontrak

12.48.00
Share it:
Sukabumi,(MediaTOR Online) - Sumur ialah lubang atau liang yang dibuat ke dalam tanah untuk memperoleh air, minyak, air garam, gas, maupun informasi mengenai keadaan tanah. Sumur bor yang tidak perlu dilengkapi dengan pompa karena airnya akan menyembur keluar disebut sumber artesis buatan. Pembangunan.  Tragisnya,. sebuah sumur yang dibuat dengan membor batuan, di Cikidang diduga putus kontrak karena faktor alam.
Lain halnya dengan pembangunan sumur Bor di Kampung Panyindangan, Desa Cikidang kec.Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat putus kontrak akibat faktor alam.
Proyek ini dikerjakan dengan anggaran jumlah Rp.746.822.000 pembangunan penambahan sumur di Desa Cikidang, Kecamatan Cikidang, Sukabumi dari Dinas Perkim dikerjakan oleh CV.Bungsu Putra Kontruksi.
Ketika dikonfirmasi oleh awak media ke Dinas Perumahan dan permukiman Kabupaten Sukabumi, Kepala Bidang Perkim Dadang menerangkan bahwa  pembangunan sumur bor ini putus kontrak akibat faktor alam,”ungkapnya ,Selasa,( 14/01/2020 ). .
Lain halnya dengan pengakuan Jajang Ketua KKM pembangunan tersebut mengungkapkan," Pembangunan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga,  kami hanya sebatas mengusulkan dari pihak masyarakat Kampung Panyindangan, Cikidang. Dan tugas kami hanya sebatas memantau, karena pengerjaannya dikerjakan oleh CV.Bungsu yang datang pada saat itu pak Jajah. Bahkan ketika meninggalkan pembangunan yang belum selesai pun kami tidak tahu dan pergi begitu saja," tandasnya.(Reporter: IRS)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)