Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Di Kota Bogor Tidak Ada Siswa atau Guru Terkena Virus Corona
Pendidikan

Di Kota Bogor Tidak Ada Siswa atau Guru Terkena Virus Corona

10.48.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor memastikan, sampai saat ini belum ada laporan pelajar maupun guru yang terkena virus Corona (Covid 19). Kalaupun ada kami akan  berkordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan langsung ditangani Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor.
“Alhamdulillah, hingga saat ini belum ada informasi atau laporan dari pihak sekolah dari berbagai tingkatan perihal pelajar yang terkena virus Covid 19,” ujar Kepala Disdik Kota Bogor Fahrudin, kepada Wartawan MediaTOR belum lama ini.
Fahrudin mempersilahkan, jika ada orangtua murid yang mengalami gejala terserang virus Corona segera melapor ke pihak sekolah, nanti akan langsung ditangani. “Lapor dan langsung diperiksa oleh tenaga medis yang sudah disediakan Dinas Kesehatan (Dinkes) maupun rumah sakit,” ucapnya.
Berkenaan dengan guru, Fahrudin menjelaskan tidak diliburkan seperti halnya murid. Lantaran mereka harus mengawasi murid yang dirumahkan untuk tetap belajar dengan materi pelajaran melalui berbagai fasilitas aplikasi perpesanan dan juga aplikasi pendidikan lainnya.
“Guru tidak diliburkan, mereka tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tenaga pendidik meski harus dijalankan dengan metode KBM jarak jauh,” tuturnya.
Jadwal ujian nasional (UN) untuk SD dan SMP ditiadakan sementara melihat perkembangan penyebaran virus Corona, karena tidak mungkin UN dilaksanakan di tengah-tengah kekhawatiran Covid 19. “Ditiadakan sementara sesuai dengan surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, nanti akan dijadwal ulang,” katanya. (Nasir)
Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)