Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Disdik Kota Bogor Siap Membuka Sirkas
Pendidikan

Disdik Kota Bogor Siap Membuka Sirkas

10.35.00
Share it:
Bogor,(MediaTOR Online) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor siap membuka Sirkas (sistem informasi rencana kegiatan anggaran sekolah). Apabila sekolah benar-benar sudah siap untuk merubah Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler 2020.

"Kalau betul-betul mereka (sekolah, red) sudah siap, kita buka sekarang juga. Tapi, hingga kemarin, kepala sekolah belum ada yang lapor," ujar  Sekretaris Disdik Kota Bogor Rita Tresnayanti, ketika dikonfirmasi  Wartawan MediaTOR belum lama menggatakan.

Rita yang juga Ketua Tim BOS Kota Bogor menyatakan, bila dibuka sekarang biasanya kesalahan lebih tinggi. Bahkan, bolak- balik menganti RKAS nya.

"Dipersilahkan sekarang merubah RKAS secara manual. Dan, begitu semua siap dan telah dilaporkan ke Disdik, kita akan buka," tandas Rita.

Tapi, Sentara itu Sekdisdik tidak mau memberikan jawaban ketika ditanya, kenapa dana BOS Daerah Kota Bogor triwulan pertama diterima sekolah hanya untuk membayar gaji guru honorer. Bayar litrik dan pam.

Tentang pengunaan dana BOS Reguler. Isinya, antara lain bukan 'hanya' tapi boleh untuk honor, dengan tidak ada pembatasan persentasi (sesuai Permendikbud No 19/2020), yang berlaku mulai April sampai selesainya pandemi covid 19.

Permen ini merupakan perubahan dari Permendikbud No 8/2020. Silahkan satuan pendidikan (satdik) merealisasikan sesuai kebutuhan dan RKAS.

Padahal, kata sejumlah kepala sekolah (Kasek) Sekolah Dasar (SD) ditiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Bogor Tengah, Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Utara, beberapa kegiatan yang dibiayai dari dana BOS Daerah Kota Bogor telah dilaksanakan, sebelum terjadinya wabah Corona.

"Dana BOS Daerah Kota Bogor ditransfer ke rekening sekolah hanya untuk membayar gaji guru honorer. Jadi, biaya kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum Covid 19, akan 'dibayarkan' setelah RKAS BOS Daerah Kota Bogor perubahan," kata para Kasek yang enggan  namanya tidak ditulis. (pa. Cik)
Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)