Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Serba-serbi Budi Dalimunthe Tinggalkan Golkar, Hijrah ke Partai NasDem
Serba-serbi

Budi Dalimunthe Tinggalkan Golkar, Hijrah ke Partai NasDem

14.24.00
Share it:



Bogor,(MediaTOR Online) - Budi Dalimunthe kembali bermonuver, tinggalkan partai Golkar lirik partai  NasDem besutan Surya Paloh. Menurut kabar Budi dipercaya jadi wakil ketua  bidang hubungan sayap dan badan dipartai tersebut.

Kepindahan dari partai Golkar tersiar kabar, setelah tak sejalan dengan pengurus yang ada. Terlebih dalam waktu dekat ini akan ada Musyawarah Daerah (Musda) di partai berlambang pohon beringin tersebut akan ada pemilihan ketua Agustus tahun ini 2020.

Kepindahan Ketua KKW (kelompok kerja wartawan) ini, ternyata mendapat posisi yang tepat di NasDem. Informasi diperoleh, Budi menempati posisi sebagai Wakil ketua dan sumber yang didapat Budi Dalimunthe di prediksi dan dipersiapkan jadi wakil rakyat.

" Budi dipersiapkan untuk dapil Bogor Utara dan kebetulan posisi dan tempat tinggalnya wilayah Bogor Utara", kata pengamat politik H Nasirudin Senin (3/8/2020).

Tokoh speritual ini, meramalkan masuknya Budi Dalimunthe di partai NasDem diperkirakan dapat respon positif dari warga Bogor Utara.

"Karena Budi sebagai ketua PAC Pemuda Batak Bersatu (PBB). Sedangkan ketua PBB tingkat kota bogor Jhon Piter Simanjuntak,' kata H Nasirudin.

Ditempat terpisah Budi Dalimunthe saat diminta pendapatnya membenarkan kepindahannya di Partai NasDem
Menurutnya, dirinya merasa lebih tepat dan cocok dalam mengelola ide memajukan partai NasDem.

"Saya lebih cocok untuk menyampaikan aspirasi masyarakat bawah. Ini sangat penting karena kita sebagai wakil rakyat"kita perlu menyampaikan aspirasi rakyat. Pungkas. Budi. (Pa. Cik)
Tags: Serba-serbi
Share it:

Serba-serbi

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)