Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Metropolitan 17 Lampu Penerangan Jalan di Jalan Tubagus Angke Mati
Metropolitan

17 Lampu Penerangan Jalan di Jalan Tubagus Angke Mati

11.43.00
Share it:


Jakarta,(MediaTOR Online) - 17 Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di Jalan Tubagus Angke, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat tidak ada yang menyala (mati).

Matinya lampu-lampu itu sangat disayangkan para pengguna jalan tersebut, pasalnya dengan gelapnya jalan sangat membahayakan para pengendara atau pengguna jalan.

Witra salah satu warga yang sering melintasi Jalan Tubagus Angke sangat menyayangkan dengan mati-matinya lampu tersebut.

“Ini lampu, sengaja dimatiin apa rusak, kalau rusak harusnya pihak PLN segera memperbaiki, karena ini sangat membahayakan para pengguna jalan,” kata Witra, Sabtu (5/9/2020).

Witra juga menjelaskan, matinya lampu-lampu tersebut, dari mulai tanjakan jembatan genit dan setelah melintasi jembatan tersebut.

“Saya hitung ada 17 tiang yang lampunya padam, anehnya cuma di sekitar jembatan genit saja yang mati, dan arah ke yang menuju Angke, seberangnya hidup, namun itu sangat membayakan baik pengguna jalan atau orang yang akan menyebrang jalan,” tuturnya.

Dirinya berharap pihak PLN segera memperbaiki lampu-lampu tersebut agar para pengguna jalan bisa nyaman saat melintas.

“Kalau bisa secepatnya, jangan terjadi kecelakaan baru di perbaiki,” pungkasnya (Wan)

Tags: Metropolitan
Share it:

Metropolitan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)